DPC Demokrat Muara Enim Tetap Istiqomah Konsisten Dukung AHY

TRIBUNSUMSEL.COM, MUARA ENIM - Pasca terpilihnya Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat versi KLB, Dewan Pimpinan Cabang (PC Demokrat Muara Enim solid mendukung AHY sebagai Ketum Partai Demokrat yang sah sesuai kontitusi.

"Saya rasa, KLB suatu partai itu biasa-biasa saja. Namun apapun hasilnya kami tetap mengakui Ketum AHY," kata Sekretaris DPC Demokrat Muara Enim Ruspandri, Sabtu (6/3/2021).

Menurut Ruspandri, pemilihan AHY sebagai Ketum Demokrat itu sudah melalui AD/ART dan mekanisme yang ada dan sudah menjabat sekitar setahun. Ketika ada pihak yang melakukan KLB, itu tentu sudah tidak konstitusi dan sesuai AD/ART Partai Demokrat.

Atas KLB tersebut, lanjut Ruspandri, ia meminta semua kader dan anggota termasuk kader yang duduk di legislatif untuk istigomah dan tetap solide mendukung kepengurusan Demokrat yang sesuai dengan konstitusi.

"Kita tetap istigomah dan konsisten mendukung AHY sebagai Ketum Demokrat," tegas mantan anggota DPRD Muara Enim ini.

DPD Demokrat Sumsel Nyatakan KLB Ilegal

Meski Kongres Luar Biasa (KLB) partai Demokrat di Sumatera Utara (Sumut) telah memutuskan Kepala Staff Kepresidenan RI Jenderal (purn) Moeldoko sebagai Ketua Umum (Ketum), namun pengurus DPD Demokrat di Provinsi Sumsel akan tetap solid, taat dan setia terhadap Partai Demokrat yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hasil Kongres.

Menurut Ketua DPD Partai Demokrat Sumsel Ishak Mekki, jajaran kepengurusan AHY memang sudah mendeteksi, menghalau dan mengantisipasi untuk dilaksanakan upaya Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) dari AHY tersebut dan menilai KLB di Sumut itu inkonstitusional karena bertentangan dengan AD/ART partai Demokrat.

Baca juga: Sekarang Wilayah Ini Dikenal Kawasan Olahraga Bertaraf Internasional, Ini Asal Usul Nama Jakabaring

Baca juga: Dibangun Ulama Sekaligus Saudagar Kaya Palembang Abad 18, Ini Asal Usul Penamaan Masjid Ki Marogan

"Ini (KLB) ilegal dan tidak sesuai AD/ART partai Demokrat sejak awal, tetapi mereka (kubu KLB) tetap nekad dan melaksanakan KLB dan hasilnya sudah tahu Moeldoko. Tentunya kami tidak mengakui KLB di Sumut inin" kata Ishak Mekki, Sabtu (6/3/2021).

Mantan Wakil Gubernur Sumsel ini pun mengaku kecewa KLB itu tetap bisa dilaksanakan meski tanpa izin, termasuk adanya tokoh dari Sumsel yang selama ini sangat berambisi dalam GPK-PD tersebut (MA dan SM).

"Yang jelas sangat kecewa kader Demokrat di Indonesia terkhusus di Sumsel, atas kelakuan eks kader yang sudah dipecat dan sewenang- wenang serta memilih dan memutuskan Moeldoko sebagai Ketum," jelas Ishak.

Ishak yang saat ini menjabat anggota DPR RI menilai, sosok Moeldoko yang dijadikan Ketum lewat KLB ilegal itu, selama ini tidak layak memimpin partai berlambang Mercy tersebut.

Berbeda dengan kepemimpinan AHY saat ini, jika dengan adanya sosok AHY elektabilitas Partai Demokrat terus meningkat, dan semakin dicintai rakyat.

"Apalagi ia orang luar partai, yang tidak punya andil dan merintis, mendirikan maupun membesarkan partai, kok tiba- tiba dipilih. Sedangkan AHY yang baru 13 bulan menjabat dan selama ini tidak ada jangkal maupun kesalahan bahkan sejak dipimpin AHY elektabikitas partai meroket bahkan masuk 3 besar, popularitas dan elektabilitas meningkat dibandingkan Moeldoko yang notabannye orang luar," ujarnya.

Baca juga: Dinas Sosial OI Dilaporkan TKS Dipecat Karena Selingkuh, Sidang Perdana 10 Maret, Ini Kata Kadinsos