KLB Partai Demokrat
AHY Sebut Moeldoko Tidak Bersikap Ksatria, Jauh dari Moral dan Etika Politik
AHY meminta negara dan aparat pemerintah tidak melakukan pembiaran atas tindakan illegal KSP Moeldoko yang ingin memecah belah Partai Demokrat
lihat foto
TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA-Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengkritik keras tindakan Moeldoko yang ingin mengambilalih kepemimpinan Partai Demokrat.
Hari ini, Jumat (5/3/2021), berdasarkan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deliserdang, Moeldoko terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.
AHY menilai Moeldoko sudah menggunakan cara-cara yang jauh moral dan etika politik.
“Memang sejak awal motifnya KSP Moeldoko tidak berubah yaitu mengambilalih kepemimpinan Partai Demokrat yang sah menggunakan cara-cara inkonstitusional serta jauh dari moral dan etika politik,” kata AHY dalam keterangan pers terkait KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).
“Bagi kami sikap tersebut bukanlah sikap dan perilaku yang kesatria, bukan juga sikap dan perilaku yang bisa dijadikan contoh baik bagi masyarakat Indonesia juga bagi generasi muda Indonesia,” tambah AHY.
AHY lebih lanjut menuturkan keterlibatan KSP Moeldoko yang selama ini selalu mengelak terlibat upaya pengambilalihan Partai Demokrat kini sudah terang benderang.
Hal tersebut, kata AHY, terbukti ketika diminta oleh pelaku GKPD, KSP Moeldoko menerima untuk menjadi Ketum Partai Demokrat versi KLB Sumut.
“Apa yang ia sampaikan selama ini ia pungkiri sendiri melalui kesediaanya menjadi Ketua Partai Demokrat abal-abal versi KLB illegal,” katanya.
Baca juga: Terpilih Jadi Ketum, Moeldoko Disebut Bisa Bawa Demokrat Dapat Jatah Menteri di Kabinet Jokowi
“Saya bisa menyampaikan ini, karena banyak bukti yang kita dapatkan selama ini, dan tidak semua kita jelaskan kepada publik, tapi buktinya-buktinya lengkap, dan pada puncaknya ini, KLB illegal tadi,” ujarnya.
Atas dasar itu, AHY meminta negara dan aparat pemerintah tidak melakukan pembiaran atas tindakan illegal KSP Moeldoko yang ingin memecah belah Partai Demokrat.
“Untuk itu saya meminta dengan hormat kepada Bapak Presiden Joko Widodo, khususnya Menkumham untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB illegal yang jelas-jelas melawan hukum tadi,” harap AHY.
“Langkah yang akan kami tempuh setelah ini adalah, melalui tim hukum yang sudah kami persiapkan, melaporkan panitia dan siapa pun yang tadi terlibat dalam penyelenggaran KLB illegal kepada jajaran penegakan hukum,” tegas AHY.
Artikel ini telah tayang di kompas.tv
