Sederet Nama Kader Demokrat yang Akan Dilaporkan Marzuki Alie ke Polisi, Buntut Isu Kudeta AHY
Rusdiansyah mengatakan pelaporan ke Bareskrim itu untuk melaporkan sejumlah orang yang diduga telah mencemarkan nama baik Marzuki.
lihat foto
TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA - Marzuki Alie dikabarkan akan melaporkan sejumlah mantan koleganya di partai Demokrat ke polisi, Kamis (4/3/2021).
Laporan ini adalah buntut dari isu kudeta Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.
Pelaporan itu terkait dugaan fitnah ihwal dirinya ikut terlibat dalam isu kudeta terhadap kepemimpinan AHY di Partai Demokrat.
Rencananya Kamis (4/3) ini Marzuki dan pengacaranya akan mendatangi Bareskrim Polri.
”Iya jam 10 rencana. Kita akan datang ke Bareskrim menyampaikan laporan ke sana,” kata kuasa hukum Marzuki Alie, Rusdiansyah, kepada wartawan, Rabu (3/3/2021).
Rusdiansyah mengatakan pelaporan ke Bareskrim itu untuk melaporkan sejumlah orang yang diduga telah mencemarkan nama baik Marzuki.
"Melaporkan pihak-pihak yang diduga mencemarkan nama baik beliau, memfitnah beliau," ucapnya.
"Pelaporan yang kami lakukan ini bukan dimaksudkan untuk menghukum orang. Tapi lebih pada beliau ingin memberi pelajaran politik kepada rakyat bahwa penting kita menjunjung tinggi hukum, tidak memfitnah, mencemarkan nama baik orang. Itu aja," imbuhnya.
Sementara itu Marzuki Alie mengatakan pihaknya tengah mengumpulkan bukti untuk pelaporan tersebut.
Mantan Ketua DPR ini juga mengaku sudah memiliki bukti-bukti elite-elite Partai Demokrat yang telah menuduhnya melakukan kudeta ke AHY dari kursi ketua umum.
”Sedang dikumpulkan bukti-bukti oleh pengacara,” ujar Marzuki.
Adapun pihak-pihak yang akan dilaporkan Marzuki di antaranya Syarief Hasan, Rachland Nashidik, dan Herman Khaeron.
Mereka, kata Marzuki, menuduh dirinya terlibat dalam isu kudeta partai berlambang mercy itu.
Padahal kata Marzuki, dirinya tidak dirinya pernah terlibat dalam upaya kudeta terhadap AHY. Oleh karena itu, ia mengaku bingung ketika disangkutpautkan dengan kudeta ke putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini.
"Saya tuh nggak tahu apa-apa loh, demi Allah," katanya.
"Yang fitnah itu Syarief Hasan, kemudian Rachland Nashidik, Herman Khaeron. Turut terlapor tentu AHY sebagai atasannya kan. Mereka menuding ucapan pertama itu dari Yus Sudarso padahal jejak digitalnya itu pertama Syarief (Syarif Hasan) kedua Rachland Nashidik baru kemudian konpers itu ada Yus Sudarso ngomong. Ngomongnya bukan Marzuki Alie tapi faksi, kalau faksi itu kan bukan saya kan. Jadi jelas kok itu fitnahnya,” ungkapnya.
Marzuki mengatakan, sejatinya ia berniat menyelesaikan perkara ini secara internal. Namun, ia malah terlebih dulu dipecat dari partai.
"Saya minta diselesaikan secara baik-baik, secara internal, tapi justru yang ada kita dipecat. Kan lucu, aneh partai ini," tuturnya.
Marzuki juga mengatakan, salah satu pihak yang akan ia laporkan yakni Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra.
Menurut mantan Ketua DPR itu, Herzaky turut melontarkan fitnah terkait alasan pemecatannya. Marzuki mengatakan, Herzaky menyebut bahwa dirinya diberhentikan dengan tidak hormat dan disebut sebagai pengkhianat.
"Dia konpers menyampaikan saya dipecat dengan tidak hormat, dinilai sebagai pengkhianat, saya juga tidak terima. Saya laporkan juga," ujarnya.
Padahal, menurut Marzuki, dalam Surat Keputusan (SK) pemberhentian dirinya dari Demokrat, tidak ada kalimat atau pernyataan yang menyatakan dirinya diberhentikan dengan tidak hormat.
"SK saya kan enggak ada disebut pengkhianat, tidak ada disebut sebagai diberhentikan dengan tidak hormat," jelas Marzuki.
"Baik menimbangnya maupun keputusannya tidak ada menyebut pengkhianat, tapi konpers disamakan dengan enam orang yang mereka sampaikan sebagai pengkhianat. Harusnya kan dipisahkan. Ini memang mau menzalimi," ujarnya menambahkan.
Berbeda dengan Marzuki yang melapor ke Bareskrim, Jhoni Allen Marbun memilih mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Pengajuan gugatan tak lepas dari pemecatan dirinya dari kader Partai Demokrat.
Jhoni menggugat AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan Sekjen Teuku Riefky serta Ketua Dewan Kehormatan Hinca Panjaitan.
Jhoni mengajukan gugatan pada Selasa (2/3) kemarin dengan nomor perkara: 135/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst.
Dalam gugatannya, Jhoni meminta pengadilan menyatakan AHY, Teuku Riefky, dan Hinca telah melakukan perbuatan melawan hukum.
Ia meminta agar majelis hakim membatalkan pemecatannya sebagai kader Demokrat.
"Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01/SK/DKPD/II/2021 Tertanggal 2 Februari 2021 tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat kepada Saudara drh. Jhoni Allen Marbun,MM," demikian bunyi petitum gugatan Jhoni dalam laman SIPP PN Jakarta Pusat, Rabu (3/3).
Sementara merespons usaha kudeta terhadap dirinya, AHY memilih menemui sejumlah tokoh pendiri Partai Demokrat.
Pertemuan dengan para pendiri Partai Demokrat itu digelar Selasa (2/3). Tokoh yang ditemui AHY antara lain Subur Budhisantoso, Umar Said, Wayan Sugiana, hingga Steven Rumangkang.
"Kemarin, saya didampingi Sekjen Partai Demokrat bersilaturahmi dgn tokoh pendiri Demokrat. Ada Prof. Subur Budhisantoso, Pak Umar Said, Pak Wayan Sugiana, Bang Ifan Pioh, Mbak Vera Rumangkang dan Mas Steven Rumangkang," ujar AHY melalui akun Twitternya, Rabu (3/3).
AHY menjelaskan pertemuan itu merupakan inisiatifnya dan bertujuan untuk merespons kegaduhan akibat isu kudeta Demokrat.
Secara khusus, AHY ingin meluruskan soal pernyataan para penggerak kudeta bahwa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak berperan dalam membesarkan Demokrat.
"Dalam diskusi, saya mendengar langsung dari para tokoh tersebut bahwa klaim-klaim yang disampaikan oknum tersebut tidak benar. Pak SBY adalah tokoh pendiri dan penggagas Demokrat. Tokohnya Demokrat ya Pak SBY. Mereka juga menambahkan bahwa nama dan warna bendera partai pun semuanya adalah ide dan inisiasi Pak SBY," kata AHY.
AHY mengatakan, pendiri Demokrat yang ditemuinya justru memberi dukungan padanya.
Mereka juga mengecam gerakan kudeta yang saat ini berlangsung untuk melengserkan kepengurusan AHY.
"Para tokoh pendiri pun menegaskan mengecam gerakan GPK-PD apalagi KLB, justru mendukung penuh saya dan teman-teman pimpinan dan pengurus sah DPP hasil Kongres V, 15 Maret 2020 dalam mengemban amanah ini ke depan. Termasuk juga kepengurusan DPD dan DPC saat ini," tutup AHY.(tribun network/mam/dod)
