Pimpinan Komisi III DPR Sebut Masyarakat Tak Usah Takut dengan Polisi Virtual, Ini Alasannya

TRIBUNSUMSEL.COM - Pimpinan Komisi III DPR RI meminta masyarakat tak usah takut dengan hadirnya polisi virtual.

Publik diramaikan munculnya polisi virtual yang digagas Polri dan mulai berjalan sejak pekan lalu.

Dalam keterangannya, Polri menjelaskan bahwa polisi virtual bertugas mengawasi unggahan-unggahan digital masyarakat.

Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni menilai, kehadiran polisi virtual justru dilakukan untuk melindungi masyarakat dari konten yang dapat menimbulkan konflik.

"Menurut saya, masyarakat tidak usah takut dibungkam, karena polisi virtual ini tentunya akan bekerja dengan sangat menjunjung tinggi kebebasan berpendapat. Sebaliknya, polisi virtual ini justru akan bekerja untuk melindungi masyarakat dari konten-konten yang dapat menimbulkan konflik bangsa seperti postingan hoaks, intoleransi, hingga rasisme," katanya kepada wartawan, Senin (1/3/2021).

"Jadi ini bukan untuk mempersempit ruang lingkup masyarakat dalam mengutarakan pendapatnya," imbuhnya.

Politikus asal Tanjung Priok, Jakarta Utara ini menyebutkan, keberadaan polisi virtual justru dapat meminimalisir tindak pidana, khususnya berkaitan dengan UU ITE.

"Justru polisi virtual ini akan menghindari masyarakat dari pidana ITE, di mana nantinya, mereka akan diberikan peringatan terlebih dahulu. Jadi kalau ada konten yang disinyalir melanggar UU ITE, tidak mesti langsung diperkarakan ke pengadilan atau ditindak pidana, namun cukup diberikan teguran kepada pengguna media sosial untuk memperbaiki," ujarnya.

Lebih lanjut, Sahroni nenegaskan peringatan yang akan dikirimkan oleh polisi virtual tentunya tidak akan sembarangan.

Namun justru akan dilakukan tahapan verfikasi oleh para ahli terlebih dahulu.

"Sebelum mengirimkan peringatan ke pemilik akun, polisi virtual melakukan proses kajian terlebih dahulu. Mereka melakukan kajian dari konten tersebut dengan para ahli pidana, ahli bahasa, hingga ahli ITE. Jadi tegurannya bersifat objektif," katanya.

Tegur 21 Akun Sosial Media

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah memberikan teguran terhadap 21 akun yang berpotensi melanggar UU ITE di media sosial hingga Senin (1/3/2021).

Teguran tersebut disampaikan melalui pesan langsung (direct message) ke akun media sosial.
Adapun teguran itu diberikan melalui beberapa platform media sosial.

"Ya benar, sudah 21 akun sudah ditegur," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono kepada wartawan, Senin (1/3/2021).

Akun yang paling banyak diberikan teguran adalah akun berpotensi melakukan tindak pidana yang berdampak suku, agama, dan ras (SARA).

Peringatan akun sosial media itu merupakan bagian kegiatan virtual police atau polisi dunia maya untuk menangani kasus pelanggaran UU ITE dengan cara restorative justice.

Sebagai informasi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan surat edaran yang mengatur teknis penerapan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Hal tersebut sebagai wujud tindak lanjut janjinya untuk membenahi UU ITE

Surat Edaran itu nomor: SE/2/11/202 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.

Surat itu ditandatangani pada Senin 22 Februari 2021.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono membenarkan surat edaran tersebut. Ia menyatakan surat itu ditandatangani langsung oleh Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Iya benar," kata Argo saat dikonfirmasi, Senin (22/2/2021).

Dalam surat edaran itu, Jenderal Listyo merujuk dan mempertimbangkan perkembangan situasi nasional terkait penerapan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dinilai kontradiktif dengan hak kebebasan berekspresi masyarakat melalui ruang digital.

Atas dasar itu, Jenderal Sigit mengharapkan kepada seluruh anggota Polri berkomitmen menerapkan penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan dimaksud, Polri senantiasa mengedepankan edukasi dan langkah persuasif sehingga dapat menghindari adanya dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan serta dapat menjamin ruang digital Indonesia agar tetap bersih, sehat, beretika, dan produktif.