TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA-Pemerintah telah mengeluarkan Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Permenkes itu juga mengatur ketentuan vaksinasi mandiri atau gotong royong.

Terkait vaksinasi mandiri ini, Wakil Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Slamet Budiarto meminta pemerintah juga memperhatikan pekerja yang bukan termasuk karyawan dalam hal vaksinasi Covid-19.

Menurut Slamet, kebijakan soal vaksinasi mandiri atau gotong royong yang ada saat ini hanya mengakomodasi karyawan yang bekerja di perusahaan.

Padahal, menurut Slamet, banyak anggota masyarakat yang bekerja mandiri sebagai wirausaha.

"Kalau dalam BPJS itu mereka disebut Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). Nah, pemerintah belom mengakomodasi mereka," kata Slamet saat dihubungi Kompas.com, Senin (1/3/2021).

Slamet mengatakan, jika tujuan pemerintah adalah mempercepat proses vaksinasi, sebenarnya para pekerja mandiri yang merasa mampu dapat dibebankan biaya untuk mendapatkan vaksin.

"Enggak masalah sebenarnya (dibebankan biaya) karena mereka mampu. Kalau mau gratis ya enggak apa-apa, berarti ikut dan menunggu giliran dari program vaksinasi pemerintah. Masalahnya pemerintah harus mengakomodasi mereka juga supaya proses vaksinasi makin cepat," jelas Slamet.

Lebih lanjut, Slamet menyebut bahwa tidak semua pekerja mandiri atau wiraswasta itu memiliki perusahaan yang besar.

Baca juga: Mengenal Vaksin Sinopharm dan Moderna untuk Vaksinasi Mandiri, Apa Bedanya dengan Sinovac?

Banyak dari mereka usahanya masih termasuk dalam kriteria UMKM.