Breaking News:

Berita Ogan Ilir

Menunggak Tagihan Listrik Rp 2,5 Miliar, PLN Akan Cabut Listrik di Perkantoran Pemkab Ogan Ilir

Tarif listrik untuk PJU di kisaran Rp 400 juta hingga Rp 600 juta perbulan. Untuk umum, tarifnya di atas Rp 200 juta per bulan

Penulis: Agung Dwipayana
Editor: Vanda Rosetiati
ISTIMEWA/INSTAGRAM IKLIM CAHYA
Situasi di objek wisata Jembatan Pesona di Tanjung Senai, Indralaya saat malam hari. Pemadaman listrik mengakibatkan jalanan gelap dan menyulitkan pengendara. 

Mengingat seluruh komputer di kantor dinas tersebut tidak bisa dinyalakan karena tak ada aliran listrik.

"Kalau pelayanan manual bisa, tapi kalau yang berhubungan dengan izin segala macam tidak bisa."

"Pelayanannya pakai komputer, sedangkan komputer tidak bisa hidup, tidak ada listrik, mesin genset ada tapi rusak," kata Nafrizal.

Ia mengaku sudah menghubungi Kepala Dinas PMPTSP Muratara Irawan Dwi Tjahyadhie, namun belum ada tanggapan soal tunggakan listrik.

"Pimpinan kami sudah dihubungi, tapi tidak ada tanggapan, kata dia kas kosong, tidak ada uang," katanya.

Nafrizal masih menunggu instruksi pimpinannya soal bagaimana upaya pemasangan kembali meteran listrik yang dicabut.

"Karena kami ada pimpinan ya nunggu dia, yang penting tugas kami setiap hari masuk kantor," katanya.

Sementara Kepala Dinas PMPTSP Muratara, Irawan Dwi Tjahyadhie dikabarkan sudah 8 bulan tidak masuk kantor.

Dihubungi Tribunsumsel.com berulang kali belum bisa terhubung.

"Bos (Kepala Dinas PMPTSP Muratara) sudah lama tidak datang ke kantor, tidak tahu kemana," ujar salah seorang staf.

Sekda Muratara Bantah Listrik Kantor Bupati Diputus

Informasi diputusnya listrik oleh PLN di instansi pemerintah di Muratara ini bukan baru terjadi.

Sebelumnya beredar berita di media sosial facebook meteran listrik kantor Bupati Musi Rawas Utara (Muratara) dicabut PLN.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Muratara, Alwi Roham membantah kabar itu dan menyebut berita yang beredar adalah bohong atau hoaks.

"Tidak benar itu, tidak benar meteran (kantor bupati) dicabut, berita hoaks," kata Alwi Roham diwawancarai Tribunsumsel.com, Kamis (4/2/2021).

Alwi mengakui kantor Bupati Muratara memang menunggak pembayaran listrik kepada PLN selama lima bulan sejak September 2020.

Namun PLN tidak sampai mencabut meteran listrik kantor Bupati Muratara karena antara PLN dan pemerintah daerah sudah ada kesepakatan.

"Tunggakan memang ada, tapi tidak sampai dicabut, kami sudah ada komitmen dengan PLN akan membayar," jelas Alwi Roham.

Ia mengungkapkan penunggakan pembayaran listrik kantor Bupati Muratara karena ada penambahan jaringan ke beberapa ruangan.

"Jadi ada penambahan beban, otomatis tagihan juga bertambah, sedangkan anggarannya tidak bertambah, makanya ada kurang bayar," jelas Alwi.

Alwi membenarkan ada kantor dinas yang meteran listriknya dicabut PLN karena menunggak yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP).

"Setahu saya cuma satu dinas itu saja, itu tanggung jawab mereka, sebenarnya tidak boleh mati listriknya, harus jalan terus, karena itu pelayanan, cari solusi," katanya.

Ikuti Kami di Google Klik

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved