Breaking News:

Konflik Pertanahan di OKI: Total 23 Aduan Sengketa Tanah Masuk, 14 Diselesaikan

Dinas Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) meluncurkan inovasi peningkatan pelayanan terhadap masyarakat

WINANDO/TRIBUNSUMSEL.COM
Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Dedi Kurniawan. 

TRIBUNSUMSEL.COM, KAYUAGUNG -- Dinas Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) meluncurkan inovasi peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

Inovasi tersebut yakni pelayanan penanganan aduan kasus konflik pertanahan yang dialami oleh masyarakat maupun organisasi di bumi Bende Seguguk.

Dikarenakan konflik kasus pertanahan memang banyak terjadi setiap tahunnya, sehingga sejak dibukanya layanan aduan tersebut, sudah ada 23 pengaduan yang masuk.

Kepala Dinas Pertanahan OKI, Dedi Kurniawan, S.ST.P menuturkan aduan yang masuk nantinya akan digelar mediasi bersama pihak yang terlibat konflik guna dicari penyelesaian masalahnya.

"Seperti yang sudah berhasil dilakukan, dari 23 aduan selama ini, 14 kasus diantaranya sudah selesai kami lakukan mediasi," ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (22/2/2021).

Dedi melanjutkan, layanan inovasi ini telah dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur. Serta dipastikan dapat tepat waktu, transparan, dan akuntabel.

"Seperti yang kita tau, selama ini 1 kasus persoalan tanah bisa memakan waktu cukup panjang. Sementara setiap tahunnya yang mengalami masalah tersebut banyak sekali,"

"Lalu ditemukan inovasi sebagai solusi tentang bagaimana permasalahan ini dapat selesai lebih cepat. Kita laksanakan SOP sesuai Perbup Nomor 5 Tahun 2017," jelasnya.

Ditambahkannya, sebagai salah satu pelayan publik Bupati OKI juga menginginkan dinasnya membuat kebijakan publik yang bisa membantu  masyarakat secara cepat.

"Kami terus berusaha membantu masyarakat yang memiliki masalah atau konflik soal tanah," pungkasnya.

Dedi menuturkan, guna memiliki tenaga profesional yang dapat membantu layanan tersebut, pihaknya langsung merekrut tim yang fokus menangani permasalahan ini dan direkrut dari non-PNS.

"Dimana tiap kasus akan fokus dilayani oleh 1 orang dan juga akselerasi layanan,"

"Untuk tahap layanannya antara lain, kepastian tindak lanjut aduan sengketa, penerimaan berkas analisa, peninjauan lapangan, mediasi, mediasi tinjau lapangan, serta rekomendasi akhir," terangnya.

Penulis: Winando Davinchi
Editor: Prawira Maulana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved