Breaking News:

Berita Politik

Johan Anwar Wabup OKU Terpilih Statusnya Tahanan KPK, Akankah Dilantik? Ini Penjelasan Kemendagri

Kalau untuk Bupati pasti (dilantik) apalagi pelantikan semua lewat zoom, na kalau untuk Wabup OKU nanti saya belum tahu, karena dia belum incracht.

Penulis: Arief Basuki Rohekan
Editor: Vanda Rosetiati
TRIBUN SUMSEL/ARIEF BASUKI ROHEKAN
Bupati dan Wakil Bupati terpilih OKU Kuryana Azis (tengah) didampingi Johan Anwar (kiri) dan Ketua DPW PBB Sumsel Armansyah. 

Sementara untuk Bupati terpilihnya Kuryana Azis, Benny memastikan akan dilakukan pelantikan, namun semua kepala daerah dan wakilnya yang terpilih dan tidak bermasalah lagi di Mahkamah Konstitusi (MK), maka akan dilantik pada akhir bulan Januari melalui virtual, mengingat kondisi saat ini ditengah masa pandemi Covid-19.

"Kalau untuk Bupati pasti (dilantik) apalagi pelantikan semua lewat zoom, na kalau untuk Wabup OKU nanti saya belum tahu, karena dia belum incracht, namun sebenarnya masih bisa dilantik. Yang pasti ia tetap dilantik dan proses hukumnya jalan terus, terus kalau incracht akan dilihat apakah diberhentikan atau bagaimana, nantilah. Tapi soal pelantikan izin atau bagaimana saya akan cek dulu," ucapnya.

Dijelaskan Benny, ia sendiri merinci status hukum jika sudah incracht itu, jika semua pihak tidak melakukan upaya hukum berupa banding atau kasasi kepengadilan lebih tinggi lagi.

"Maksuda sudah incracht itu kalu sudah ia terima. Seumpamanya saya yang berkasus dan di PN sendiri saya sudah terima maka dianggap incracht, tapi kalau belum dengan banding-banding terus itu belum dianggap incracht," tukasnya.

Sebelumnya, KPU provinsi Sumsel mengungkapkan hal itu bukan lagi ranah KPU, melainkan Menterian Dalam Negeri (Mendagri) dan Gubernur Sumsel.

"Sepenuhnya kewenangan Mendagri dan Gubernur Sumsel dalam proses pelantikan, KPU hanya sampai penetapan paslon terpilih. Jadi, setelah pleno penetapan calon terpilih, tugas KPU dalam tahahapan secara prinsip sudah selesai," ungkap Ketua KPU Sumsel Amran Muslimin.

Dijelaskan Amran, setahu dirinya jika belum ada keputusan Inkracht atau berkekuatan hukum tetap, maka kepala daerah tersebut tetap bisa dilantik sepanjang sejarah yang ada. Namun, semua tetap dikembalikan yang paling berwenang yaitu Mendagri dan Gubernur.

"Kalau putusannya belum incracht tetap dilantik, tinggal mekanismenya ada di Mendagri dan Gubernur yang menentukan," jelasnya.

Sementara, Sekretaris DPD Partai Golkar Sumsel Herpanto mengungkapkan, terkait dengan penetapan oleh KPU OKU tersebut, pihaknya akan mengikuti dan memantau proses di KPU, serta mempedomani undang- undang yang ada.

"Mengenai proses penahanan pasca penetapan, kita akan kordinasikan dengan lawyer (kuasa hukum) yang mendampingi," ujarnya.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved