Breaking News:

Berita Politik

Johan Anwar Wabup OKU Terpilih Statusnya Tahanan KPK, Akankah Dilantik? Ini Penjelasan Kemendagri

Kalau untuk Bupati pasti (dilantik) apalagi pelantikan semua lewat zoom, na kalau untuk Wabup OKU nanti saya belum tahu, karena dia belum incracht.

TRIBUN SUMSEL/ARIEF BASUKI ROHEKAN
Bupati dan Wakil Bupati terpilih OKU Kuryana Azis (tengah) didampingi Johan Anwar (kiri) dan Ketua DPW PBB Sumsel Armansyah. 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) menetapkan pasangan calon terpilih Kuryana Azis-Johan Anwar sebagai Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) terpilih hasil Pilkada 9 Desember 2020.

Penetapan pasangan calon terpilih dilakukan saat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten OKU di Hotel The Zuri Baturaja Kamis (17/2/2021) lalu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten OKU menetapkan Kuryana Azis-Johan Anuar setelah menang melawan kotak kosong alias KoKo dengan perolehan suara 116.778 atau 64,90 persen dari total suara sah.

Meski begitu, Wabup terpilih OKU itu saat ini masih menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor PN Palembang dan berada ditahanan, atas kasus dugaan korupsi yang ditangani Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) dengan dugaan penyimpangan dana kuburan, saat Johan menjabat Ketua DPRD OKU.

Menyikapi apakah nantinya Wabup akan tetap dilantik pada 26 Februari mendatang meski didalam tahanan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan, jika Johan Anuar akan tetap dilantik sebagai Wakil Bupati selama belum ada putusan incracht atau berkekuatan hukum tetap dari pengadilan.

"Bupati dan Wabup (OKU) akan tetap dilantik dulu, selama belum ada putusan incracht," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benny Irwan kepada Tribun Sumsel.com, Senin (22/2/2021).

Baca juga: Meski Musim Hujan, Titik Api Masih Terlihat Ada di Wilayah OKI, Ini yang Dilakukan Pemerintah Daerah

Baca juga: Ini Respon Marzuki Alie Saat Didesak Tak Buat Gaduh Demokrat, Mereka Masuk PD Aku yang Fasilitasi

Dijelaskan Benny, mantan Ketua DPRD dan DPD Golkar Kabupaten OKU tersebut tetap memiliki hak yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya, untuk melakukan upaya- upaya hukum terhadap kasus yang menimpahnya, dan tetap memiliki hak dilantik meski berstatus tersangka.

"Jadi dilantik dulu, setreah dilantik akan dilanjutkan dengan aturan yang berlaku. Bisa saja setelah dilantik nanti diberhentikan jika ada keputusan incracht oleh lembaga pengadilan," tuturnya.

Mengenai pelantikan Johan akan dilakukan di dalam penjara atau tidak, Benny belum bisa berkomentar banyak dan masih akan melihat aturan yang ada. Namun, selama belum ada putusan pengadilan berkekuatan tetap, maka akan tetap dilantik.

"Soal keluar (penjara) saya belum tahu, tapi kalau informasinya masih jalan persidangan artinya masih jauh (incracht) dan sesuai aturan ia tetap dilantik, kecuali kalau sudah ada keputusan incracht (tidak dilantik)," tuturnya.

Halaman
123
Penulis: Arief Basuki Rohekan
Editor: Vanda Rosetiati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved