Sengketa Kepemilikan Blok A dan B Pasar Inpres Lubuklinggau, PT. KAI: Kalau Pemkot Mau Pakai Ya Sewa

TRIBUNSUMSEL, LUBUKLINGGAU -- Sengketa masalah aset antara Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) terus berlanjut.

Keduanya mengklaim status kepemilikan aset blok A dan blok B Pasar Intruksi Presiden (Inpres) di Kota Lubuklinggau. 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)  Kota Lubuklinggau, Zulfikar menegaskan bahwa aset tersebut sampai sekarang belum ada titik temu.

"Belum ada titik terangnya mereka mengklaim itu milik mereka (KAI), kami juga mengklaim itu milik kami (Pemkot) belum clear itu," ungkapnya pada wartawan, Rabu (17/2).

Saling klaimnya sengketa aset ini setelah Badan Pertanahan Negara (BPN) Lubuklinggau menyerahkan sertifikat tanah kepada PT KAI (Persero), Selasa (28/1/2020) lalu.

Baca juga: Wakili Alumni, Walikota Lubuklinggau Letakkan Batu Pertama Pembangun Masjid FISIP UNSRI

Penyerahan sertifikat tersebut dilakukan langsung Kepala BPN Lubuklinggau, Sedikitnya ada tiga sertifikat yang diterima oleh PT KAI (Persero) dengan luas luas aset 10.047 m².

Dalam sertifikat yang diserahkan oleh BPN Lubuklinggau tersebut memuat status bahwa lahan pasar blok A dan blok B tersebut masuk dalam lahan PT KAI.

Saat itu sertifikat tersebut diterima oleh Deputy EVP Divre III Palembang, Waroso, didampingi Senior Manager Aset, Mario Eduard Setyahadi, di Kantor PT KAI (Persero) Divre III Palembang.

Untuk itu, Zulfikar meminta untuk mencari solusinya, antara Pemkot Lubuklinggau dan PT KAI harus menggelar pertemuan lanjutan, PT KAI tidak bisa langsung mengklaim kalau itu milik mereka.

"Menurut peta yang kami tahu lahan milik PT KAI itu hanya 60 meter dari sepur satu, selebihnya milik Pemkot, itu yang punya mereka, jangan mengklaim semuanya punya mereka (PT KAI)," ungkapnya.

Baca juga: Pencuri Tanaman Makin Marak di Lubuklinggau, 5 Anglonema Impor Digondol Maling