Breaking News:

Berita PALI

Tunjangan Puluhan Kades di PALI Sembilan Bulan Belum Dibayar, DPRD Beberkan Hutang Pemkab PALI

Puluhan Kepala Desa (Kades) mendatangi DPRD PALI untuk menyampaikan keluhan sudah hampir sembilan bulan kerja tak dibayar.

SRIPOKU/REIGAN
Suasana saat dialog para Kades diprakarsai DPRD dihadiri OPD Pemda PALI 

"Anggaran untuk BPJS tahun 2020 telah disetujui DPRD yang diajukan pemerintah sebesar Rp36 Miliar rupanya belum dibayarkan. Informasinya, apabila bulan Maret 2021 belum juga dibayarkan, maka berobat dengan BPJS akan distop," ucapnya.

Baca juga: Ikan Pari Hamil Dipotong Warga, Dinas Perikanan PALI Akui Kurang Sosialisasi Hewan Dilindungi

Dijelaskan politisi PDI Perjuangan ini, jika DPRD bukan menentang program pemerintah, namun tetap mendukung program yang benar sementara yang salah harus diperbaiki.

"Kita sama-sama ingin membangun PALI yang katanya Bruneinya Sumatera. Untuk itu kami mengajak seluruh masyarakat termasuk Forum Komunikasi Kepala Desa PALI (FK2DP) yang harus aktif. Kami sarankan kedepan tata kelola keuangan harus dirubah serta harus banyak belajar dengan daerah lain agar PALI bisa lebih baik," katanya. 

Sementara, Kepala DPMD PALI A Ghani Ahmad berkata, bahwa pada Bulan Desember 2020 pihaknya sudah minta anggaran kepada DPKAD PALI terkait pencairan tunjangan Kades dan Perangkat. 

Sementara, Yusi Sekdin DPKAD PALI menambahkan ntuk membayar hutang tersebut, bakal ada pergeseran APBD. 

"Nanti akan dibuat Peraturan Kepala Daerah (Perkada) atau Perbub untuk disetujui DPRD. Kemungkinan Bulan Maret 2021 dana dipusat akan cair dan langsung dibayarkan. Namun kita tidak jelas di tanggal berapa," katanya

Editor: Yohanes Tri Nugroho
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved