Breaking News:

Pantas Mafia Tanah Fredy Kusnadi Seenaknya Serobot Rumah Ibu Dino Patti Djalal, Ini Sebabnya

Pantas Mafia Tanah Fredy Kusnadi Seenaknya Serobot Rumah Ibu Dino Patti Djalal, Ini Sebabnya

Twitter Dino Patti Djalal
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal memberikan penjelasan soal pencurian sertifikat tanah milik ibunya. 

TRIBUNSUMSEL.COM - Kasus mafia tanah di Jakarta menemui titik terang.

Mafia tanah Fredy Kusnadi sempat menyerobot rumah Zurni Hasyim Djalal, ibunda mantan Dubes RI untuk Amerika Serikat Dino Patti Djalal.

Ia diduga memalsukan sertifikat tanah milik Zurni dan mengubah menjadi atas namanya di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Rumah mewah yang sempat ditempati Fredy Kusnadi memiliki luas sekitar 750 meter persegi.

Pengelola Executive Paradise, Farah, mengungkapkan keseharian Fredy selama tinggal di rumah tersebut.

Farah memastikan bahwa pemilik utama rumah tersebut adalah Zurni Hasyim Djalal.

Namun, pada tahun 2020 lalu, Fredy Kusnadi tiba-tiba mendatangi kantor pengelola.

"Kita nggak tahu tahun lalu tiba-tiba ada namanya Pak Fredy mengaku sebagai pembeli dari rumah tersebut," kata Farah di lokasi, Rabu (10/2/2021).

"Kita nggak tahu apa-apa ya karena Bu Hasyim nggak pernah ngomong sebelumnya," tambahnya.

Fredy Kusnadi mengaku sudah membeli rumah tersebut dari Zurni Hasyim Djalal dan membayar fasilitas bulanan seperti penghuni lainnya.

"Nah dia (Fredy Kusnadi) seperti biasa, bayar fasilitas, gitu-gitu lah," ujar Farah.

Selama menempati rumah tersebut, Fredy Kusnadi diketahui tinggal bersama neneknya.

Setelahnya, pada pertengahan Oktober 2020, empat mobil polisi menyambangi rumah yang ditempati Fredy.

"Info dari sekuriti kita, kira-kira pertengahan Oktober tahun lalu, ada empat mobil polisi datang ke rumahnya dan menjemput paksa Pak Fredy itu," tutur Farah.

TribunJakarta.com kemudian menelusuri keberadaan rumah tersebut di Perumahan yang berlokasi di Executive Paradise di Jalan Pangeran Antasari, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (10/2/2021).

Rumah tersebut dipagari besi berwarna coklat setinggi dua meter dan memiliki panjang sekitar lima meter.

Pagar rumah bernomor B5 itu tampak terkunci. Di pagar tersebut juga terpasang spanduk kecil yang berisikan informasi bahwa rumah itu dijual atau disewakan.

Rumah itu memiliki bangunan dengan dua lantai. Di lantai satu terdapat garasi yang tertutup pintu berwarna coklat.

Sementara itu, halaman rumah tersebut didominasi taman dengan berbagai jenis tanaman.

Tidak ada aktivitas apa pun di dalam rumah tersebut.

Diberitakan sebelumnya, Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menangkap pelaku mafia sertifikat tanah yang baru-baru ini merugikan Zurni Hasyim Djalal, ibunda mantan Dubes RI untuk Amerika Serikat Dino Patti Djalal.

Kasubdit Harda Polda Metro Jaya AKBP Dwiasi Wiyatputera mengatakan, para pelaku yang diamankan yakni Arnold Siahaya, Dedi Rusmanto, dan Ferry.

"Sudah menjalani putusan pidana terkait mafia properti yang diungkap oleh Subdit Harda pada tahun 2019," kata Dwiasi kepada wartawan, Rabu (10/2/2021).

Saat ini, jelas Dwiasi, ketiganya ditahan di Rutan Polda Metro Jaya dan Lapas Cipinang, Jakarta Timur.

Selain tiga orang tersebut, polisi juga mengungkap keterlibatan penjaga rumah ibu Dino Patti Djalal bernama Tofan.

"Pada 12 November 2020, tim juga telah menangkap Tofan, orang kepercayaan yang menjaga rumah dari saudari Zurni Hasyim Djalal. Saat ini masih proses penelitian kelengkapan berkas oleh Kejaksaan," ujar dia.

Dino Patti Djalal, mantan Dubes RI untuk Amerika Serikat menceritakan pengalamannya yang berkali-kali menjadi target mafia tanah.

Terbaru, Dino Patti Djalal mengaku sertifikat rumah ibunya yang berlokasi di Executive Paradise, Antasari, Jakarta Selatan beralih menjadi nama orang lain di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Satu lagi rumah keluarga saya dijarah komplotan pencuri sertifikat rumah. Tahu-tahu sertifikat rumah milik Ibu saya telah beralih nama di BPN padahal tidak ada AJB (akta jual beli), tidak ada transaksi, bahkan tidak ada pertemuan apapun dengan Ibu saya," kata Dino Patti Djalal dalam Twitter resminya dilansir TribunJakarta.com pada Rabu (10/2).

Lebih lanjut, Dino Patti Djalal menyatakan modus komplotan mafia tanah tersebut yakni membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu yang berkolaborasi dengan broker hitam dan notaris bodong.

"Modus komplotan: mengincar target, membuat KTP palsu, berkolusi dgn broker hitam+notaris bodong, dan pasang figur2 "mirip foto di KTP" yg dibayar utk berperan sebagai pemilik KTP palsu."

"Komplotan ini sudah secara terencana menargetkan sejumlah rumah ibu sy yg sudah tua," jelas Dino.

Untuk itu, mantan Wakil Menteri Luar Negeri ini meminta kepada pihak kepolisian agar membongkar tuntas mafia tanah tersebut yang tega mengubah sertifikat tanah orangtuanya.

"Yang penting, polisi harus bisa dan berani membongkar TUNTAS para sutradara/bos/aktor intelektual komplotan pencuri sertifikat rumah ini, bukan hanya menangkap kroco2nya. Komplotan ini sangat LIHAI & LICIN, dan sudah terlalu banyak merugikan rakyat," imbuh Dino.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Teuku Taufiqulhadi menyebut, Dino juga telah melaporkan masalah tersebut ke Kementerian ATR/BPN.

Namun pihaknya belum bisa menentukan sikap, lantaran saat ini, Kementerian ATR/BPN tengah menunggu kebenaran materiil dari kasus itu.

"Kebenaran materiil ini harus datang dari pihak penyidik," ucap Taufiq seperti dikutip dari Kompas.com.

Taufiq menjelaskan, hal yang paling pertama dilakukan ketika mengalami kejadian ini adalah melaporkannya ke kepolisian. Kepolisian lalu akan menindaklanjuti dengan melakukan penyidikan.

Setelah melakukan penyidikan, kepolisian akan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP). Dari surat itu akan diketahui urutan persoalan dan siapa saja yang melakukan penipuan.

"Itulah yang kami sebut kebenaran materiil. Dari hasil SP2HP ini, BPN sudah bisa bertindak," ucap dia.

Nantinya, BPN akan bertindak ketika hasil SP2HP sudah keluar. Apabila terjadi jual-beli hak dengan sertifikat yang telah berpindah tangan secara ilegal, maka Kementerian ATR/BPN bisa membatalkan hak tersebut.

Namun, Taufiq mengatakan, sejauh ini, pihaknya belum mendapatkan kebenaran materiil tersebut.

"Semoga dalam waktu dekat akan ada kabar lagi kepada kami," kata Taufiq. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta

Editor: Siemen Martin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved