Marwan Batubara Sebut Penangkapan Pengkritik Pemerintah Tak Adil, Kasus Rizieq Cuma Cari Alasan

TRIBUNSUMSEL.COM - Pernyataan pemerintah yang meminta masyarakat aktif memberi kritik ditanggapi oleh deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Marwan Batubara. 

Minggu (14/2/2021), hal itu ia sampaikan dalam acara Kompas Petang. 

Jaminan bahwa orang yang mengkritik pemerintah tidak akan dipolisikan disinggung Marwan.

"Banyak sekali. Misalnya Syahganda Nainggolan, Anton Permana, Jumhur Hidayat. Itu 'kan ditangkap karena mengkritik, tidak ada fitnah di sana," kata Marwan Batubara.

Marwan menilai penangkapan itu tidak adil dan secara langsung ditunjukkan oleh pemerintah.

Ia menyinggung andil Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap bisa saja mengatur aparat hukum.

Diketahui Jokowi sendiri yang meminta masyarakat lebih aktif mengkritik.

"Kemudian juga ada yang pantas kita kritik itu tentang ketidakadilan yang dipertontonkan oleh pemerintah, terutama aparat hukum," kata Marwan.

"Sebetulnya aparat ini Polri kah, Kejaksaaan kah, itu 'kan di bawah kepemimpinannya Pak Jokowi," ungkitnya.

Baca juga: Ikatan Cinta 15 Februari 2021, Akhirnya Al Nyosor Andin di Ranjang Tidur, Amanda Manopo Bocorkan ini

Contoh lain yang ia berikan adalah penangkapan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS).

Mulanya HRS ditangkap karena menyelenggarakan acara yang melanggar protokol kesehatan Covid-19.

Ia lalu ditangkap karena sejumlah kasus pidana lain yang belum selesai.

"Contohnya penangkapan Habib Rizieq (karena) melanggar protokol kesehatan," ungkap Marwan.

"(Rizieq) sudah bayar denda, tapi terus dicari-carikan berbagai alasan untuk kemudian ditahan," katanya.

Marwan beranggapan sikap pemerintah layaknya munafik, karena di satu sisi meminta dikritik tetapi di sisi lain menangkap tokoh-tokoh yang kritis berpendapat.

"Ini bentuk dari hipokrisi yang dipertontonkan pemerintah," sindir Marwan.

"Kalau memang benar bisa menerima kritik, maka mestinya orang-orang yang mengkritik harus ditahan," katanya.

"Buktikan saja, itu lepaskan saja teman-teman yang ada di KAMI atau lepaskan juga Habib Rizieq itu," tantang Marwan.

Baca juga: Ustaz Maaher Ternyata Sempat Titip Pesan untuk Nikita Mirzani, Sebelum Meninggal, Ini Isinya

Lihat videonya mulai menit 2.30:

JK: Bagaimana Caranya Mengkritik Pemerintah Tanpa Dipanggil Polisi?

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menanggapi permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar masyarakat aktif mengkritik pemerintah.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam diskusi virtual PKS yang diunggah ulang di kanal YouTube TvOne, Sabtu (13/2/2021).

Diketahui sebelumnya Jokowi meminta masyarakat memberikan kritik dan masukan, seperti yang disampaikan pada acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020, Senin (8/2/2021).

Jusuf Kalla yang pernah menjadi wakil Jokowi lalu menanggapi pernyataan tersebut.

Menurut dia, kritik masyarakat adalah bagian dari demokrasi.

Hal yang harus diperhatikan sekarang adalah, menurut JK, bagaimana memastikan sistem demokrasi berjalan.

"Mimbar ini membahas bagaimana demokrasi berjalan dengan baik tapi efisien?" tanya Jusuf Kalla.

Ia menerangkan situasi saat ini berbeda dengan awal mula reformasi, saat demokrasi benar-benar menjadi sistem yang dipilih bangsa.

"Itu berbeda dengan sebelumnya, awal-awal reformasi," terang mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 ini.

"Maka tentu kita harus memperbaiki sistem demokrasi," lanjut dia.

Ia lalu menyinggung pernyataan Jokowi tentang permintaan dikritik.

Setelah permintaan itu muncul, banyak yang mengkhawatirkan orang yang aktif mengkritik pemerintah justru akan dipolisikan, seperti yang banyak terjadi sebelumnya.

Ia menyebut hal itu pernah disinggung ekonom senior Kwik Kian Gie yang mengaku takut mengkritik pemerintah karena khawatir akan berhadapan dengan hukum.

"Walaupun dikritik berbagai-bagai beberapa hari yang lalu Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah," singgung JK.

"Banyak yang ingin melihat, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi? Seperti yang dikeluhkan oleh Pak Kwik atau siapa saja," lanjut dia.

"Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita semua," tambahnya.

Dalam acara yang sama, sebelumnya JK menjelaskan bagaimana demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dipilih bangsa.

"Demokrasi adalah sistem, bukan tujuan. Banyak negara yang menganggap demokrasi adalah tujuan," papar Jusuf.

"Malah Amerika menganggap demokrasi seperti agama. Dia bersedia berperang untuk demokrasi," katanya memberi contoh.

"Padahal demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat untuk rakyat," tambah JK. (TribunWow.com/Brigitta)

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Beri Contoh HRS Ditahan, Marwan Batubara Sebut Pengritik Pemerintah akan Ditangkap: Cari-cari Alasan.