Tak Ingin Ulangi Kegagalan di Pemilu 2014 dan 2019, Partai Bulan Bintang Mulai Siap-siap

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG,--Dalam menghadapi pemilu 2024, Partai Bulan Bintang (PBB) menegaskan tak ingin jadi partai penghibur dan memgaku optimis meski ada ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) 3,5 persen untuk lolos parlement, di pemilu yang rencananya serentak pertama kali tersebut.

"Kita siap meskipun PT 3,5 persen, dan kita optimis menghadapinya," kata Sekretaris DPW PBB Sumsel Chandra Darmawan, Minggu (14/2/2021) menyikapi penghentian revisi undang- undang pemilu oleh DPR dan Pemerintah.

Ia sendiri menilai, adanya penolakan revisi itu sudah tepat, dan pihaknya sudah senang, karena pihaknya ingin menghadapi pemilu 2024 lebih siap lagi, dan tidak ingin mengulangi kesalahan pada pemilu 2014 dan 2019 lalu, dimana PBB harus memulai setelah tahapan pemilu berjalan.

"Jadi, kami sudah menyiapkan diri dari awal, sehingga tidak ketinggalan start lagi," capnya.

Diterangkan mantan anggota DPRD kota Palembang ini, sekarang partainya telah melakukan verifikasi administrasi secara menyeluruh terhadap DPC PBB yang ada di 17 Kabupaten/kota se Sumsel. Dimana, verifikasi partai politik tersebut merupakan syarat agar partai menjadi peserta pemilu.

"Alhamdulillah verifikasi PBB sudah hampir rampung di 17 Kabupaten/kota, sudah 98 persen. Tinggal Muba," ujarnya.

Ditambahkan Chandra, saat ini berkas DPC se Sumsel sudah ada di kantor DPW, kemudian akan dilakukan verifikasi internal, dilanjutkan simulasi. 

"Setelah semua berkas di verifikasi internal. Akan dikirim ke DPP, insyaallah dalam bulan Februari ini rampung,"tuturnya.

Dijelaskannya, proses verifikasi meliputi, administrasi kantor, seperti status kantor, selanjutnya kepengurusan di DPC, buku rekening bank, kartu tanda anggota (KTA) dan lain sebagainya.

"Yang pasti dalam menghadapi pemilu nanti, PBB siap, apapun keputusan terkait hal itu, kami siap. Khususnya DPW PBB Sumsel," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Departemen Hubungan Antar Lembaga DPP PBB, Erianto, mengatakan, KPU sudah membuka tahapan verifikasi administrasi dimulai Januari-Juni 2021. 

Setelah itu dilakukan verifikasi semester ke 2 atau perbaikan, yang dilaksanakan setelah Juni 2021.

"Kemudian pada 16 Februari 2022 sesuai keputusan PKPU terbaru, KPU melakukan verifikasi secara faktual dengan melihat hasil verifikasi semester 1 dan 2, dalam verifikasi ini kami lakukan simulasi. Insyaallah dalam menghadapi pemilu 2024 kami lebih siap dan lebih matang," pungkas pria yang juga menjabat sebagai ketua tim verifikasi DPP PBB ini.

Sekretaris DPW PBB Sumsel Chandra Darmawan

Area lampiran