PDIP Kritik Anies Baswedan Terkait Banjir di DKI, Naturalisasi Sungai Disebut Sebagai Akal-akalan

TRIBUNSUMSEL.COM - Kerja Anies Baswedan untuk menangani masalah banjir yang ada di DKI Jakarta kembali mendapatkan kritik.

Politisi Partai PDI Perjuangan (PDIP), Jhony Simanjuntak mengomentari rencana Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Sebelumnya, Anies Baswedan memutuskan menghapus istilah normalisasi sungai dalam draf perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Terkait keputusan Anies itu, Jhony justru menyinggung sejumlah dugaan.

Termasuk, soal upaya Anies menutupi kegagalan menangani banjir sesuai dengan janji Pilkada dulu.

Hal itu diungkapkan Jhony dalam kanal YouTube Apa Kabar Indonesia tvOne, Kamis (11/2/2021).

"Sebenarnya Fraksi PDI Perjuangan punya pandangan dan bisa memaklumi pengajuan revisi RPJMD dilakukan, pertama, kurang dari 3,5 tahun," ujar Jhony.

"Karena kan batas waktu ada di Permendagri 86 2017 Pasal 342 Ayat 2 kalau saya enggak salah mengutip."

Jhony menilai tak ada kepentingan mendesak hingga Anies perlu menghapus normalisasi.

Karena itu, ia menganggap kebijakan ini hanyalah akal-akalan Anies untuk menutupi kesalahan.

"Bahwa ada batas-batasnya juga, ini kan sebentar lagi 2022, apa urgensinya melakukan revisi?," ucap Jhony.

"Yang kedua, Fraksi PDI Perjuangan juga patut menduga bahwa revisi ini adalah sebuah akal-akalan dari gubernur DKI untuk menutupi ketidakmampuan dia mewujudkan janji kampanyenya yang tertuang di RPJMD."

PDIP disebut Jhony, justru menilai normalisasi masih sangat diperlukan untuk menangani banjir DKI.

Sementara itu, Anies kini mengedepankan naturalisasi untuk mengurangi banjir Ibu Kota.

"Katakanlah misalnya naturalisasi, atau pun dia mengedepankan naturalisasi sedangkan normalisasi dikesampingkan," ucapnya.