Breaking News:

Perda Penanganan Covid-19 Di Sumsel Sudah Ada, Politisi PAN Keluhkan Tak Ada Langkah Konkret

Ketua Bapemperda DPRD Sumsel, Toyeb Rakembang mengkritisi meski telah ada perda terkait penanganan Covid-19, pemerintah belum ada langkah konkrit

TRIBUNSUMSEL.COM/ARIEF BASUKI ROHEKAN
Ketua Bapemperda DPRD Sumsel, Toyeb Rakembang 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG,--Ketua  Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Toyeb Rakembang menyatakan, meski Peraturan daerah (Perda) penanganan virus menular termasuk Covid-19 sudah ada, namun nyatanya penanganann kasus covid-19 di Sumsel terbilang lambat.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Sumsel ini melihat sejauh pantauan hingga kini, belum ada langkah kongrkrit yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumsel menekan tingginya angka covid-19 di Sumsel ini termasuk juga di DPRD Sumsel juga 

“Kita juga menghimbau dengan adanya Perda tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum dalam pencegahan dan pengendalian wabah penyakit menular dan bencana (Covid-19),

pihak eksekutif untuk segera mengambil langkah-langkah kongkrit sehingga raperda ini betul-betul bermafaat kelangsungan kesehatan masyarakat kita Sumatera Selatan,” katanya, Jumat (22/1/2021).

Selain eksekutif, ia juga melihat sekretariat DPRD Sumsel tidak ada langkah kongkrit, dalam menekan angka covid-19 di lingkungannya .

“ Kemarin aku usulkan  tolong setiap pintu , dibuat permanen westapel dengan sabun seperti di hotel, sampai hari ini pakai bos jerigen  besar, apa gawe itu,” ucapnya.

Untuk itu pihaknya akan melihat perkembangan hari kedepan ini, jika tidak ada respon, pihaknya akan menyurati.

Untuk sangsi dalam raperda ini menurutnya kepada siapapun  seperti pemilik badan usaha dimana sangsinya berupa denda paling tinggi Rp 25 juta untuk perusahaan sedangkan untuk pribadi  denda Rp 200 ribu sampai Rp 500 ribu hingga sangsi kurungan untuk perseorangan.

“ Pokoknya apapun bentuk pelanggarannya disitu, tidak pakai masker, tidak social distancing, tidak menyiapkan perangkat seperti tadi  cuci tangan , kalau dia berbentuk badan usaha khan, rumah makan segala macam, ini aku lihat  belum ada,” tandasnya.

Dalam Perda itu, penindakan akan dilakukan dinas terkait dilapangan, agar benar- benar efektif.

“Perda ini leading sektornya Pol PP  dan Dinas Kesehatan , BPBD,” capnya.

Dia mengakui Perda tersebut sudah disahkan DPRD Sumsel bersama Gubernur Sumsel, dan kini masih di Biro Hukum Pemprov Sumsel.

“Rencana aku dalam beberapa hari ini mau aku panggil , sudah sejauh mano penomoran itu , kami minta tidak ke Mendagri lagi karena ini sifatnya penting seperti di Sumatera Barat tidak ke Mendagri lagi ,

jadi jalan pintas kita minta karena covid ini  sifatnya emergency jadi kita tidak minta kesitu lagi  kita minta disinilah,” pungkasnya.

Penulis: Arief Basuki Rohekan
Editor: Yohanes Tri Nugroho
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved