Berita Palembang
4 Kali Paripurna Tak Dihadiri Gubernur, DPRD Sumsel Merasa tak Dihargai, Layangkan Surat Resmi
kami harap kalau soal pembahasan gubernur harus hadir, apalagi menyangkut inisiatif DPRD untuk Pesantren, karena untuk masyarakat.
Penulis: Arief Basuki Rohekan | Editor: Vanda Rosetiati
lihat foto
TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Rapat paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan badan pembentukan Perda Provinsi Sumsel terhadap dua raperda inisiatif DPRD Sumsel, Senin (18/1/2021) siang di warnai interupsi oleh sejumlah fraksi DPRD Sumsel.
Setelah interupsi dari beberapa faksi tersebut, akhirnya rapat paripurna di skor selama 10 menit. Kemudian saat rapat kembali dilanjutkan Fraksi dari Partai Amanat Nasional (PAN) Walk Out (WO) dari ruang sidang rapat.
Sekretaris Fraksi PAN Sumsel, Juanda mengatakan, alasan pihaknya walkout dari ruang rapat sidang paripurna DPRD Sumsel itu, karena pihaknya menginginkan rapat tersebut dihadiri oleh Gubernur atau Wakil Gubernur Sumsel.
"Kita menginginkan rapat paripurna itu sesuai kesepakatan yang harus dihadiri oleh Gubernur atau Wakil Gubernur, karena itu sesuai dengan petunjuk teknis kita. Kalau di DPRD ketua atau wakil ketua yang hadir. Kalau tadi yang hadir itu bukan Gubernur atau Wakil Gubernur atau Sekda, malah Plt Asisten I," katanya kepada, Senin (18/1/2021).
Ditambahkannya, pihaknya sangat mendukung semua program-program Pemprov Sumsel, tapi dirinya meminta agar pihak eksekutif serius terhadap rapat paripurna dan saling menghargai.
"Jadi sebenarnya tidak serius, kami harap kalau soal pembahasan gubernur harus hadir, apalagi menyangkut inisiatif DPRD untuk Pesantren, karena untuk masyarakat. Jadi tidak hadir itu bukan tidak setuju tapi setuju, cuma tolong pihak eksekutif saling menghargai," ungkap Juanda.
Ditambahkan Juanda, mereka nanti akan membuat surat resmi kepada Gubernur Sumsel, kalau saat rapat harus dihadiri oleh Gubernur.
"Kalau ketentuannya yang hadir itu gubernur atau wakil gubernur, mungkin untuk yang darurat bisa diwakilkan oleh sekda, selama ini tidak kita persoalkan, tapi kalau Plt asisten yang hadir baru kejadian seperti ini," tandasnya.
Sementara itu, Fraksi Partai Golkar, Hasbi Assidik berharap agar pihak eksekutif dapat menghargai, karena setiap rapat pembahasan pihaknya selalu menanyakan apakah Gubernur ada kegiatan, soalnya dalam 4 kali rapat paripurna sekalipun Gubernur belum pernah hadir.
"Kami minta para eksekutif menyampaikan hal ini kepada pak gubernur," harapnya.
Ditempat yang sama, Abusari juga mengatakan, bahwa dalam satu setengah tahun ini jarang sekali Gubernur maupun Wakil Gubernur menghadiri rapat paripurna. Jadi dirinya merasa dewan tidak dihargai.
"Saya yakin ketika teman eksekutif tidak hadir, saya rasa pihak eksekutif tidak menghargai paripurna ini," capnya.
Sementara, Plt Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Sumsel, Edward Candra menjelaskan, alasannya Gubernur Sumsel, Herman Deru tidak jadi lantaran menghadiri rapat paripurna HUT Kabupaten OKU Timur yang telah terjadwal.
"Jadi beliau menugaskan kami untuk hadir di paripurna ini, dan kami sangat mengapresiasi dari DPRD untuk tetap bisa melanjutkan rapat paripurna ini. Semua masukan tadi akan kami sampaikan kepada pak gubernur," pungkasnya.
