Breaking News:

Vaksin Corona

Pfizer-BioNTech Vaksin Corona Pertama Dapat Izin WHO, Indonesia Kontrak Pengadaan Jutaan Dosis

Vaksin Pfizer-BioNTech adalah validasi darurat pertama yang diberikan WHO sejak virus ini mewabah Desember 2019.

Editor: Wawan Perdana
Instagram @jokowi
Presiden Joko Widodo memastikan, Indonesia telah mengamankan pasokan vaksin dari Sinovac, Novavax, AstraZeneca, dan BioNTech-Pfizer. 

TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA-Vaksin Covid-19 Pfizer-BioNTech akan didatangkan ke Indonesia.

Vaksin Pfizer-BioNTech buatan Amerika Serikat dan Jerman, menjadi vaksin pertama yang mengantongi persetujuan penggunaan darurat dari badan kesehatan dunia (WHO).

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya memastikan, dalam waktu dekat pemerintah akan meneken kerja sama pengadaan vaksin dengan AstraZeneca dan Pfizer.

"Segera tanda tangan kontrak BioNtech Pfizer untuk 100 juta di mana 50 juta firm dan sisanya opsi," tutur Budi akhir tahun tadi.

Sementara Presiden Joko Widodo memastikan, Indonesia telah mengamankan pasokan vaksin dari Sinovac, Novavax, AstraZeneca, dan BioNTech-Pfizer.

Vaksin Pfizer-BioNTech adalah validasi darurat pertama yang diberikan WHO sejak virus ini mewabah Desember 2019.

Dengan persetujuan ini, vaksin dengan teknologi messenger RNA atau M-RNA yang diberi nama Comirnaty ini menjadi yang pertama masuk dalam daftar validasi penggunaan darurat WHO.

Validasi ini juga membuka jalan bagi regulator di negara-negara di seluruh dunia untuk menyetujui impor dan mengatur distribusi hingga penyuntikan vaksin Pfizer-BioNTech ini.

Pasalnya vaksin ini harus disimpan dalam suhu minus 60-90 derajat celsius dan membutuhkan persiapan yang matang dalam distribusi dan penyimpanannya.

Cara Kerja Daftar Penggunaan Darurat WHO (EUL/Emergency Use Listing)

Prosedur Daftar Penggunaan Darurat (EUL/Emergency Use Listing) mengukur ketersediaan produk kesehatan saat keadaan darurat kesehatan masyarakat.

Tujuan dari daftar ini adalah untuk membuat obat-obatan, vaksin dan diagnosa tersedia secepat mungkin untuk menangani keadaan darurat, dengan tetap mematuhi kriteria keamanan, khasiat dan kualitas yang ketat.

Penilaian tersebut mempertimbangkan ancaman yang ditimbulkan oleh keadaan darurat serta manfaat yang akan diperoleh dari penggunaan produk terhadap potensi risiko apa pun.

Artikel ini telah tayang di kompas.tv dan kompas.com

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved