TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG,--Tepat pada 9 Desember 2020, sebanyal 270 Kabupaten/kota, provinsi se Indonesia menyelenggarakan Pilkada Serentak.

Dimana 7 Kabupaten diantaranya, berada di wilayah provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). 

Pemerhati Politik dari Forum Demokrasi Sriwijaya (ForDes) Bagindo Togar mengungkapkan, bila dicermati secara seksama, publik mencermati Pilkada serentak di Sumsel ini sepertinya hanya terdengar sekedar sayup-sayup dexibelnya. 

Bahkan di kabupaten tempat Pilkada serentak itu dilaksanakan, kampanye mainstream, medsos dan blusukan-blusukan terhadap para warga terkesan apa adanya. 

"Lebih ironis lagi, di kabupaten yang memiliki paslon tunggal atau melawan kolom kosong jelas sepi dan senyap, tanpa respon yang relatif wajar dari publik," kata Bagindo Togar, Selasa (8/12/2020).

Dijelaskan Bagindo, hal ini juga berlangsung di Kabupaten OKU Timur yang terkesan sama, padahal cost politik yang di gelontorkan para Paslon tergolong cukup besar.

Tidak sepadan terhadap  partisipasi yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat.  

Kemudian di kabupaten Muratara dan Musi Rawas, tergolong kondisi sosialnya relatif, sama juga dengan 3 kabupaten yang disebutkan sebelumnya.

Dimana cenderung  merepresentasikan event atau aktivitas demokrasi, yang puncaknya hari ini dapat dikatakan berada di kabupaten Ogan Ilir (OI) dan kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

"Argumentasi serta alasan-alasan imperikal sederhana, mengapa realitas politik yang terurai diatas terjadi saat ini, permasalahan pandemik Covid-19 menjadi penyebab utama. Kemudian tidak optimalnya, dan solidnya partai politik dalam menggerakkan instrumen kelembagaanya dalam memenangkan paslon yang didukung," jelasnya.

Selain itu diungkapkan Bagindo, minusnya kreativitas inovasi dan militansi, dari para team pemenangan, performa dan teknik komunikasi politik dari para Paslon cenderung sangat rendah kwalitas akademiknya.

"Terakhir begitu  menyengat perannya, aroma adu amunisi (money politik) antar Paslon, maupun para funder," pungkas Bagindo.