Pertanyakan Pasca Rekomendasi "Menghilang", Jawaban Bawaslu Ogan Ilir Buat Kesal Majelis Sidang DKPP

DKP menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) terhadap KPU dan Bawaslu Ogan Ilir

TRIBUNSUMSEL.COM/ARIEF
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 150-PKE-DKPP/XI/2020 dan167-PKE-DKPP/XI/2020 di Markas Polda Sumatera Selatan, Palembang, Jumat (4/11/2020). 

"Agar ini tidak jadi fitnah, suadara mengku tidak menerima dokumen aduan dari penggugat dari DKPP. Coba jelaskan, dokumen apa yg anda terima dalam perkara nomor 167? Anda mengatakan tidak menerima dalil pengadu, yang jelas IPL DKPP yang anda terima tidak beda dengan yang saya pegang," tanyanya.

Tidak cukup disitu, setelah Ida menunggu Bawaslu OI mengecek kembali, akhirnya mengaku ada salinan fomulir dokumen berkas gugatan itu, tepatnya pada angka 4.

"Saya ingin mengecek dulu kalau ada, sama tidak dengan majelis? Kalau sama kenapa anda bilang tidak ada dan anda sampaikan lain. Saya nanya dokumennya bukan berkas, jangan anda tidak bilang, karena ini pertanggung jawaban lembaga DKPP," kesalnya.

Dermawan sendiri akhirnya menjelaskan, jika rekomendasian Pasangan calon kepala daerah OI nomor urut 2 Ilyas- Endang dikeluarkan pada 4 Oktober 2020, dan diakuinya diumumkan status secara ketentuan PerBawaslu nomor 14, sesuai hari dan tanggal.

"Kemudian setelah kami sampaikan (rekomendasi ke KPU) kami jelaskan kami tetap beraktifitas seperti biasa melakukan pengawasan. Kebetulan saat itu rekrutmen pengawaa TPS, maka kami supervisi per Kecamatan sesuai instruksi Bawaslu RI, termasuk rapat dengan KPU OI untuk persiapan debat publik. Soal kami menghilang itu tidak benar kami melaksanakan aktifitas seperti biasa," tandas Dermawan yang masih memiliki hubungan keluarga dengan komisioner KPU Sumsel Amrah Muslimin ini.

Dalam sidang itu sendiri, dihadiri dua pihak penggugat dengan menyampaikan bukti dan saksi terdiri dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten OI Irawan Sulaiman dan perwakilan Karang Taruna Kecamatan di OI Wahyudi, termasuk dihadiri penggugat baik dari KPU OI, Bawaslu Oi, KPU Sumsel dan Bawaslu Sumsel.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved