Breaking News:

Jelang Sidang DKPP, Ilyas Panji- Endang PU Klaim Akan Hadiri 8 Rekap Bukti dan Saksi Kompeten

Ilyas Panji Alam- Endang PU Ishak, mengaku akan menghadirkan bukti- bukti dan saksi atas dugaan pelanggaran kode etik

Istimewa
Tim advokasi Ilyas- Endang, Firli Darta bersama Ahli hukum tata negara Dr Heru Widodo saat hendak mendaftarkan gugatan Ilyas Panji Alam ke MA 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG,--Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Ogan Ilir (OI) Ilyas Panji Alam- Endang PU Ishak, mengaku akan menghadirkan bukti- bukti dan saksi atas dugaan pelanggaran kode etik 18 penyelenggara pemilu di Sumsel, saat sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Hal ini disampaikan tim advokasi pasangan calon Ilyas- Endang, Firli Darta jelang sidang DKPP yang rencananya akan dilaksanakan di Mapolda Sumsel, Jumat (4/12/2020).

"Ada delapan rangkap berkas yang sedang kita siapkan, untuk menguatkan laporan kita, yang sama kita sajikan saat di gugatan MA (Mahkamah Agung) kemarin," kata Firli, Kamis (3/12/2020).

Menurut Firli, berkas- berkas itu beberapa pointernya dengan melampiran bukti- bukti segala macam, baik salinan putusan, bukti SK yang ada selama ini.

"Intinya sama saja pointernya, yaitu pelanggara etik. Dimana kesimpulannya ada kelalaian mereka dan ketidak cermatan mereka, sehingga menghilangkan hak orang lain untuk ikut Pilkada," terangnya seraya untuk KPU dan Bawaslu provinsi Sumsel keterkaitannya dengan monitoring dan supervisi kejajaran Kabupateb.

Ditambahkan Firli, agenda pertama sidang DKPP itu sendiri yaitu pemeriksaan pengadu, keterangan teradu dan keterangan saksi- saksi. Dimana pihak Ilyas- Endang akan menghadirkan saksi yang kompeten.

"Kita hadirkan dua saksi sekaligus, yang pihak terkait dalam hal ini. Untuk prosesnya berapa hari kita belum tahu, kalau rampung tinggal kesimpulan dan putusan. Tapi harapan kita prosesnya bisa berjalan cepat," terang Firli.

Ia sendiri mengungkapkan, adanya sidang DKPP kode etik bagi penyelenggara pemilu di OI dan Provinsi Sumsel ini dilakukan untuk menegakkan keadilan bagi setiap warga negera, yang merasa dirinya dirugikan oleh penyelenggara pemilu yang dianggap tidak profesional.

"Kalau dikaitkan pencitraan jelas tidak ada, karena ini sudah agendanya dari laporan kita sebelumnya ke DKPP, dan kebetulan saja bertepan waktunya jelang pencoblosan 9 Desember," tukas Firli.

Sekedar informasi, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan kode etik penyelenggara pemilu (KEPP), bagi 18 penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir, hingga tingkat provinsi, di Mapolda Sumsel, Jumat (4/12/2020).

Sidang kode etik ini untuk perkara nomor 167-PKE-DKPP / XI / 2020. Dimana, perkara ini diadukan oleh calon Bupati dan wakil Bupati OI M Ilyas Panji Alam- Endang PU Ishak.

Calon Bupati petahana OI tersebut mengadukan 18 penyelenggara pemilu, Ketua dan komisioner KPU OI (5), Ketua dan komisioner Bawaslu OI (3).

Kemudian, Ketua dan komisioner KPU provinsi Sumsel (5), serta Ketua dan komisioner Bawaslu Provinsi Sumsel (5).

Dimana agenda sidang mendengarkan pokok pengaduan dari pengadu (Ilyas- Endang), jawaban teradu (18 penyelenggara pemilu) dan mendengarkan keterangan saksi.

Penulis: Arief Basuki Rohekan
Editor: Yohanes Tri Nugroho
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved