Breaking News:

Berita BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan Palembang Pastikan Badan Usaha Daftarkan Pekerja ke Program JKN-KIS

Guna meningkatkan sinergitas dalam mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS)

BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan Cabang Palembang menggelar forum koordinasi pengawasan dan kepatuhan Kabupaten Banyuasin secara daring, Senin (15/11/2020). 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG-Guna meningkatkan sinergitas dalam mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan Cabang Palembang menggelar forum koordinasi pengawasan dan kepatuhan Kabupaten Banyuasin secara daring, Senin (15/11/2020).

Forum ini dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palembang, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuasin, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banyuasin.

"Saat ini tercatat 71,18 persen atau sebanyak 581.478 dari total 816.934 penduduk Banyuasin telah menjadi peserta JKN-KIS."

"Artinya ada sekitar 235.456 penduduk Banyuasin yang belum terdaftar dan menjadi tugas kita bersama agar keseluruhan penduduk dapat terjamin oleh JKN-KIS," kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palembang Muhammad Fakhriza.

Dalam pertemuan daring kali ini masih membahas tentang pelaksaan Program JKN-KIS di Kabupaten Banyuasin, khususnya dari sektor Pekerja Penerima Upah (PPU). Riza menambahkan bahwa masih ada beberapa badan usaha yang belum patuh mendaftarkan pekerjanya kedalam Program JKN-KIS dan memberikan data secara benar dan tepat kepada BPJS Kesehatan.

Hal inilah yang menjadi tugas dan membutuhkan penanganan bersama.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Efrien Saputera mengemukan bahwa kejaksaan negeri Banyuasin akan melakukan rencana dan aksi terhadap data yang ada.

"Kami dari Kejaksaan Negeri Banyuasin akan melakukan rencana aksi yaitu pemeriksaan bersama BPJS Kesehatan, Pengawas Ketenagakerjaan dan Dinas Perizinan Kabupaten Banyuasin terhadap masalah yang ada di Banyuasin. Untuk selanjutnya kami akan memberikan sanksi yang tegas bagi badan usaha yang belum mendaftarkan pekerjanya ke dalam JKN KIS," jelas Efrien. (rel)

Editor: Wawan Perdana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved