Fahri Hamzah Singgung Soal Petugas Keamanan Dicopot: Negara nggak Boleh Kaget dan Salah Tingkah dong
Fahri menyoroti negara yang menurutnya kaget dan salah tingkah hingga kemudian menyalahkan dan memecat petugas keamanan.
lihat foto
TRIBUNSUMSEL.COM - Sejumlah peristiwa seputar kepulangan pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab ditanggapi oleh Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah.
Tanggapan itu disampaikan Fahri melalui cuitan di akun Twitternya, @fahrihamzah, Senin (16/11/2020).
Dalam cuitannya itu, Fahri tidak menyebut nama.
Baca juga: Dikritik saat Rizieq Shihab Gelar Acara, Anies Baswedan Akhirnya Buka Suara : Sekarang kan Kelihatan
Baca juga: Nikita Mirzani : Kalau One By One Gue Suka, Tapi Kalau Keroyokan nggak Suka
Baca juga: Belum juga Tayang ILC Selasa 17 November, Karni Ilyas Sudah Diprotes Habis-habisan, Ada Apa ?
Fahri menyoroti negara yang menurutnya kaget dan salah tingkah hingga kemudian menyalahkan dan memecat petugas keamanan.
Mantan Wakil Ketua DPR ini menyatakan seharusnya negara tidak kaget dan salah tingkah apabila melakukan deteksi dan mitigasi.
"Awalnya dianggap kecil dan gak penting. Ternyata banyak dan membludak. Lalu nyalahin yg datang dan memecat petugas keamanan. Negara itu punya fungsi deteksi dan mitigasi. Jangankan demo, cuaca dan bencana aja bisa diterka. Jadi negara gak boleh kaget dan salah tingkah dong," tulisnya.
Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat Dicopot
Kapolri Jenderal Idham Azis mencopot dua kapolda, yakni Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Nana Sudjana, dan Kapolda Jawa Barat, Irjen Rudy Sufahriadi, Senin (16/11/2020).
Pencopotan dilakukan karena dua perwira Polri itu tak bisa mencegah kerumuman massa terkait acara Habib Rizieq.
Pencopotan Irjen Nana dan Irjen Rudy diumumkan oleh Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Argo Yuwono.
"Sesuai dengan TR Kapolri No st3222/XI/Kep/2020 tanggal 16 November 2020 tentang Pemberhentian dari dan pengakatan dari jabatan di lingkungan Polri yaitu Irjen Nana Sudjana Kapolda Metro Jaya diangkat jabatan baru menjadi Korps Ahli Kapolri."
"Kemudian Irjen Pol Mohammad Fadil Imran, Kapolda Jawa Timur diangkat sebagai Kapolda Metro Jaya," ucap Argo dalam program Breaking News KompasTV, Senin (16/11/2020).
Argo melanjutkan, Kapolda Jawa Barat, Irjen Rudy Sufahriadi, digantikan oleh Irjen Pol Ahmad Dofiri.
Ahmad Dofiri sendiri sebelumnya menjabat sebagai Aslog Kapolri.
Profil Nana Sudjana
Dikutip dari Wartakotalive.com, Nana kelahiran Cirebon, Jawa Barat pada 26 Maret 1969. Ia perwira tinggi lulusan AKPOL pada tahun 1988.
Nana pernah menduduki jabatan diantaranya Kapolresta Solo tahun 2010 yang saat itu Wali Kotanya Joko Widodo.
Kombes Nana Sudjana kemudian digantikan Kombes Listyo Prabowo yang saat ini berpangkat Komjen sebagai Kabareskrim.
Dari Solo, Nana ditarik menjadi Dirintelkam Polda Jateng (2011), lalu Analis Utama Tk. I Baintelkam Polri (2012), dan Analis Kebijakan Madya bidang Ekonomi Baintelkam Polri (2013).
Tiga jabatan terakhirnya sebelum menjabat Kapolda NTB adalah Dirintelkam Polda Jawa Timur pada tahun 2014,
Wakapolda Jambi pada tahun 2015, dan Wakapolda Jawa Barat pada tahun 2016.
Nana menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) sejak Mei 2019.
Profil Irjen Pol Rudy Sufahriadi
Dikutip dari TribunJabar.id, sosok Kapolda Jabar Irjen Pol Rudy Sufahriadi memiliki jejak gemilang sebagai anggota Polri. Sepak terjangnya di dunia militer memang tak bisa diremehkan.
Dilihat dari profilnya, Jenderal bintang dua asal Cimahi alias Rudy Gajah ini, sempat bersentuhan dalam kasus terorisme.
Sebelum menjadi Kapolda Jabar, ia pernah bergabung dalam satuan elite pemberantas teroris, yaitu Densus 88.
Setelah itu, Jenderal sangar ini bahkan sempat bertugas di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT.
Kala itu, pada 2010 hingga 2016, ia menduduki jabatan sebagai direktur pembinaan BNPT.
Seperti yang yang banyak diberitakan, Rudy Sufahriadi bahkan menulis sebuah buku berjudul Perkembangan Teroris di Indonesia dan Penanggulangannya.
Di buku itu, pria kelahiran Cimahi, 23 Agustus 1965 ini menuliskan beragam pengalamannya dalam penanggulanan terorisme.
Jejaknya dalam menindak kasus terorisme makin dikenal publik saat menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Tengah.
Terhitung, Rudy Sufahriadi menduduki jabatan itu selama dua tahun, yakni dari 2016 hingga 2018.
Kala itu, ia juga terlibat dalam perburuan kelompok Santoso, yaitu Operasi Tinombala.
Operasi Tinombala ini merupakan operasi gabungan yang teridri dari sejumlah pasukan elite dari Polri dan TNI.
Hingga akhirnya, kelompok Santoso yang sembunyi di hutan belantara kawasan pegunungan di Poso itu bisa dilumpuhkan.
Tak hanya berhasil menangani kasus terorisme, Kapolda Jabar ini sempat pula berkarier di Brimob.
Sejak lulus dari Akademi Kepolisian pada 1988, Rudy Sufahriadi memang mengawali kariernya sebagai komandan peleton Brimob.
Hingga 2004, ia bertugas di Brimob Polri sampai akhirnya pada 2005, ia pun ditunjuk jadi Kapolres Poso.
Tak heran, ketika menjadi Kapolda Sulawesi Tengah, Rudy Sufahriadi turut paling depan dalam perburuan kelompok Santoso.
Ia memang sudah mengenal seluk beluk Poso sejak menjadi Kapolres Poso.
Saat jadi Kapolres Poso, ia bahkan dikabarkan memang pernah jadi sasaran teroris.
Diolah Tribunjabar.id dari berbagai sumber, ia disebut sempat menjadi sasaran tembak saat selesai sholat subuh dari masjid.
Untungnya, Rudy Sufahriadi sigap sehingga bisa lolos dari hantaman peluru yang ditembakan.
Kesuksesannya di bidang terorisme pun membawa Rudy Sufahriadi menduduki jabatan strategis di Brimob.
Setelah menjadi Kapolda Sulawesi Tengah, ia pun menjadi Kepala Korps Brimob Polri pada 2018.
Tahun berikutnya, ia pun diangkat menjadi asisten operasi Kapolri.
Setelah itu, Rudy Sufahriadi pun resmi menjabat menjadi Kapolda Jabar pada April 2019.
Jokowi Minta Kepala Daerah Ditegur
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Mendagri memberikan teguran kepada kepala daerah yang tidak menegakkan protokol kesehatan.
"Saya juga minta kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengingatkan, kalau perlu menegur, kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun wali kota untuk bisa memberikan contoh-contoh yang baik kepada masyarakat, jangan malah ikut berkerumun," kata Jokowi dikutip dari Sekretariat Presiden, Senin (16/11/2020).
Menurut Jokowi saat ini, kepercayaan masyarakat terhadap upaya-upaya yang dilakukan pemerintah amat diperlukan agar langkah-langkah pengendalian pandemi yang dijalankan pemerintah dapat benar-benar berjalan dengan efektif.
Sehingga, kepala daerah seharusnya memberikan contoh bagaimana protokol kesehatan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan sebaliknya.
Hanya saja, Presiden tidak menyebutkan siapa kepala daerah yang malah berkerumun di tengah pandemi Covid-19.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga mengingatkan agar daerah-daerah yang telah memiliki Peraturan Daerah mengenai penegakan disiplin protokol kesehatan untuk betul-betul menjalankan aturan tersebut secara tegas, konsisten, dan tidak pandang bulu.
Menjadi tugas pemerintah mengambil tindakan hukum, aparat harus tegas mendisiplinkan masyarakat untuk patuh kepada protokol kesehatan.
Ketegasan tersebut diperlukan mengingat berdasarkan data terakhir per 15 November lalu, rata-rata kasus aktif Covid-19 di Indonesia sudah berada pada angka 12,82 persen yang jauh lebih rendah daripada rata-rata kasus aktif dunia yang mencapai 27,85 persen.
Rata-rata kesembuhan pasien Covid-19 di Indonesia juga sangat bagus, yakni mencapai 83,92 persen yang jauh lebih baik dibandingkan dengan angka kesembuhan dunia di angka 69,73 persen.
"Angka-angka yang bagus ini jangan sampai rusak gara-gara kita kehilangan fokus kendali karena tidak berani mengambil tindakan hukum yang tegas di lapangan," ujar Jokowi.
(Tribunnews.com/Daryono/Taufik Ismail/Endra)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kapolda Dicopot karena Kerumuman Massa, Fahri Hamzah: Awalnya Dianggap Kecil dan Nggak Penting
