Breaking News:

Relaksasi Kredit Memberi Asa, Marija Kembali Berani Merajut Mimpi

Asa pedagang kue di Palembang ini muncul setelah mengikuti program relaksasi angsuran kredit. Ia optimis mampu melewati badai Pandemi

Tribun Sumsel/ Wawan Perdana
Marija, pedagang kue di Pasar Padang Selasa, Kota Palembang, Selasa (28/10/2020). Ia sangat terbantu dengan adanya program relaksasi kredit. 

OJK kata Untung, telah memberikan dukungan demi menyelamatkan sektor tersebut.

Diantaranya menerbitkan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03.2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical sebagai dampak penyebaran Covid-19.

Ada juga POJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019 bagi lembaga jasa keuangan non bank.

POJK COVID-19 industri keuangan non bank (IKNB) ini antara lain memuat ketentuan mengenai pemberian restrukturisasi pembiayaan bagi UMKM dan debitur yang terkena dampak Covid-19.

Untung menjelaskan, sampai dengan Oktober 2020, kredit bank umum di Sumatera Selatan (Sumsel) yang sudah direstrukturisasi sebesar Rp 6,16 triliun dengan total 70.219 debitur.

Kredit BPR dan BPRS yang sudah direstrukturisasi sebesar Rp0,20 triliun dengan total 1.049 debitur, kredit perusahaan pembiayaan yang sudah direstrukturisasi sebesar Rp4,69 triliun dengan total 121.727 debitur.

OJK menekankan kepada seluruh bank agar dalam pemberian kebijakan restrukturisasi ini dilakukan secara bertanggung jawab.

OJK meminta bank agar proaktif membantu debiturnya dengan menawarkan skema restrukturisasi yang tepat, baik dari sisi jangka waktu, besaran cicilan ataupun relaksasi bunga.

Bank dapat melakukan restrukturisasi untuk seluruh kredit/pembiayaan kepada seluruh debitur, termasuk debitur UMKM, sepanjang debitur terdampak Covid-19.

Menurut Untung, OJK segera memfinalisasi kebijakan perpanjangan restrukturisasi ini dalam bentuk POJK termasuk memperpanjang beberapa stimulus lanjutan.

Antara lain pengecualian perhitungan aset berkualitas rendah (loan at risk) dalam penilaian tingkat kesehatan bank, governance persetujuan kredit restrukturisasi, penyesuaian pemenuhan capital conservation buffer dan penilaian kualitas Agunan yang Diambil Alih (AYDA) serta penundaan implementasi Basel III.

Perpanjangan restrukturisasi ini sebagai langkah antisipasi untuk menyangga terjadinya penurunan kualitas debitur restrukturisasi.

Namun kebijakan perpanjangan restrukturisasi diberikan secara selektif berdasarkan asesmen bank untuk menghindari moral hazard agar debitur tetap mau dan mampu melakukan kegiatan ekonomi dengan beradaptasi di tengah masa pandemi ini.

Penghapusan Utang

Pengamat Ekonomi Sumsel, Yan Sulistyo menjelaskan, relaksasi kredit merupakan kebijakan yang memberikan kesempatan kepada debitur mencicil atau bisa juga penundaan pembayaran kewajiban bulanan.

"Tentunya saja itu memberikan keringanan bagi UMKM karena kemampuan mereka sekarang cukup berat menjalankan usaha," kata Yan.

Hanya saja lanjut Yan, pemerintah harus memikirkan tidak semua UMKM yang mendapatkan relaksasi kredit itu masih eksis berusaha.

"Ada banyak UMKM yang gara-gara pandemi ini telah bangkrut," ungkapnya.

Oleh sebab itu, Yan berpendapat pemerintah lebih baik membuat kebijakan penghapusan utang UMKM.

Tentu dengan syarat dan kriteria yang ketat sehingga kebijakan ini tepat sasaran.

"Untuk membantu UMKM pemerintah semestinya membuat kebijakan penghapusan utang. Sebagai gantinya utang itu dibebankan kepada pemerintah. Itu akan lebih ampuh," tambahnya.

Kebijakan itu perlu dilakukan karena masa pemulihan ekonomi Indonesia dampak pandemi ini bisa dua sampai tiga tahun.

UMKM butuh waktu yang panjang untuk pulih, bukan dalam hitungan bulanan atau satu tahun.

Penulis: Wawan Perdana
Editor: Wawan Perdana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved