Breaking News:

Menimbang Dampak Pengesahan UU Cipta Kerja Bagi Buruh

Baru-baru ini publik dikejutkan dengan disahkannya RUU Cipta Kerja pada tanggal 5 Oktober 2020 bertepatan dengan HUT TNI ke75

Editor: Wawan Perdana
TRIBUNSUMSEL.COM/SHINTA DWI ANGGRAINI
Foto Ilustrasi : Aksi demo yang digelar ribuan buruh di depan gedung DPRD Provinsi Sumsel untuk menolak undang-undang omnibus law cipta kerja, Kamis (15/10/2020) 

RUU Cipta Kerja menyebutkan bahwa diantara Pasal 88 dan Pasal 89 Undang-Undang Ketenagakerjaan
akan disisipkan 7 (tujuh) pasal tambahan, salah satunya adalah Pasal 88C yang berbunyi: (1) Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. (2) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upah minimum provinsi.

Artinya, jika RUU disetujui, maka tidak akan ada lagi Upah Minimum Kabupaten/Kota maupun Upah Minimum
Sektoral (Lihat Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan), karena Upah
Minimum yang berlaku hanyalah Upah Minimum Provinsi.

Masalahnya, tidak ada alasan yang mendasari penghapusan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah
Minimum Sektoral ini.

Selama ini UMK dan Upah Minimum Sektoral wajib dipatok lebih tinggi dibandingkan dengan Upah Minimum Provinsi (Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Pasal 46 ayat (2): “Upah Mininimum Kabupaten/ Kota harus lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi di provinsi yang bersangkutan.” Pasal 49 ayat (3): 

“Upah Minimum Sektoral sektoral provinsi harus lebih besar dari Upah Minimum Provinsi yang bersangkutan”)

Hal baru lain yang ditawarkan oleh RUU Cipta Kerja adalah adanya Upah Minimum Padat Kerja yang
berpotensi menimbulkan polemik karena pengaturannya yang ambigu.

RUU Cipta Kerja hanya menyebutkan bahwa upah minimum industri padat kerja dihitung dengan menggunakan formula tertentu (Lihat Pasal 88E ayat (3) RUU Cipta Kerja) Tidak ada penjelasan mengenai hal ini kecuali ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (Lihat Pasal 88E ayat (4) RUU Cipta Kerja.)

Artinya, lagi-lagi memperpanjang alur pengaturan upah minimum ke ketentuan yang lain, yang mana berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum.

Kritik lain bagi RUU Cipta Kerja adalah adanya pasalpasal yang rentan menimbulkan misinterpretasi karena menggunakan istilah yang ambigu. Sebagai contoh, Pasal 93 ayat (2) RUU Cipta Kerja yang akan mengubah Pasal 93 Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait pengecualian dari asas ‘no work no pay’.

Pasal ini menyebutkan bahwa “pengusaha wajib membayar upah apabila pekerja/buruh tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena berhalangan.”

Tidak ada penjelasan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan ‘berhalangan’ baik dalam pasal tersebut, maupun
dalam penjelasan pasal.

Padahal, kata ‘berhalangan’ memiliki arti yang luas, sehingga rawan menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pemberian hak cuti bagi pekerja. Ketika kata ‘berhalangan’ berintepretasi bebas maka perlindungan hak cuti bagi pekerja menjadi tidak terjamin.

Ketidakjelasan pemilihan kata dalam Pasal 93 ayat (2) RUU Cipta Kerja dikhawatirkan justru akan berpotensi menghapuskan hak pekerja termasuk pekerja perempuan mendapatkan cuti sakit, cuti haid, cuti melahirkan, maupun cuti menikah dan menikahkan.

Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang tadinya berbunyi “Pengusaha, pekerja/buruh, serikat
pekerja/ serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.” menjadi “Pemutusan hubungan kerja dilaksanakan bedasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.”

Perubahan ini menghilangkan konsepsi mendasar mengenai PHK dalam Undang- Undang Ketenagakerjaan
yang harus dipandang sebagai sesuatu yang sangat dihindari.

Rumusan Pasal 151 ayat (1) di RUU Cipta Kerja juga menghilangkan peran pemerintah dalam mengupayakan tidak terjadinya pemutusan hubungan kerja; PHK menjadi hal yang privat di mana seluruhnya diserahkan pada kesepakatan antara pekerja dan pengusaha.

Selain itu, peranan serikat buruh untuk berunding dengan pengusaha terkait dengan pemutusan hubungan kerja juga terancam hilang, karena RUU Cipta Kerja mengubah ketentuan Pasal 151 ayat (2) UndangUndang Ketenagakerjaan (Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 151 ayat (2) menyebutkan: “Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/ buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/ serikat buruh.”)

Lebih lanjut, Pasal 151 ayat (2) RUU Cipta Kerja menyebutkan bahwa: “Dalam hal kesepakatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian pemutusan hubungan kerja dilakukan
melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.”

Rumusan pasal ini membingungkan dan tidak tegas mengatur kewajiban pengusaha untuk menyelesaikan PHK melalui penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Pasal 156 RUU Cipta Kerja juga menghapus kewajiban perusahaan untuk memberikan uang penggantian hak
(Undang-Undang Ketenagakerjaan mewajibkan adanya uang penggantian hak, namun RUU Cipta Kerja Pasal 156
ayat (4) mengatur bahwa “Pengusaha dapat memberikan uang penggantian hak yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.”), menghapuskan ketentuan spesifik mengenai kompensasi untuk tiap-tiap alasan pemutusan hubungan Kerja (Diatur dalam Pasal 161-165 Undang-Undang
Ketenagakerjaan. Dalam RUU Cipta Kerja, pasal-pasal ini dihapuskan), serta mengurangi perhitungan maksimum
uang penghargaan kerja (Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur uang penghargaan masa kerja terbanyak mencapai 10 bulan upah bagi mereka yang masa kerjanya 24 tahun atau lebih.

Sementara dalam RUU Cipta Kerja, maksimal uang penghargaan yang dapat diterima seorang buruh hanya
delapan bulan upah untuk masa kerja 21 tahun atau lebih)

Perubahan ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa RUU Cipta Kerja pada akhirnya memang lebih
memudahkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja, jika dibandingkan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Untuk itu baiknya pemerintah perlu mengkaji ulang kembali dan menunda pengesahan RUU Cipta Kerja
di tengah perjuangan melawan pandemi covid-19 karena itu akan semakin menyakiti hati rakyat Indonesia.

Semua isi artikel ini merupakan tanggung jawab penulis

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved