Breaking News

Berita Muratara

Kontraktor yang Segel Puskesmas di Muratara Minta Maaf, Alasan Uang Belum Dicairkan 

Pintu masuk gedung Puskesmas Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) yang dipasang garis polisi sudah dilepas

Penulis: Rahmat Aizullah | Editor: Wawan Perdana
Tribun Sumsel/ Rahmat Aizullah
Puskesmas Rupit di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), disegel pakai gembok oleh kontraktor kini dipasang garis polisi, Jumat (9/10/2020). 

TRIBUNSUMSEL.COM, MURATARA - Pintu masuk gedung Puskesmas Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) yang dipasang garis polisi sudah dilepas.

Sebelum dipasang garis polisi, Puskesmas Rupit sempat disegel dengan rantai dan gembok oleh kontraktor pada 9 Oktober 2020 lalu.

Saat terpasang garis polisi, pelayanan di Puskesmas tetap buka seperti biasa.

Namun warga yang hendak berobat terpaksa berjalan menunduk saat masuk maupun keluar Puskesmas.

Kini kontraktor yang sempat menyegel pintu Puskesmas Rupit itu mengaku salah dan menyampaikan permohonan maaf.

"Saya memang salah, saya memohon maaf dengan pemerintah dan masyarakat Rupit," kata kontraktor, Wahyudi Hariansyah, Kamis (22/10/2020).

Ia menjelaskan, pintu Puskesmas tersebut disegelnya karena ada masalah dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Muratara.

Wahyudi mengaku mendapat pekerjaan pembangunan rumah dokter di samping Puskesmas itu, namun dananya belum dicairkan.

"Kami menagih uang pembangunan rumah dinas dokter, tapi setelah kami tagih, uang kami yang 60 persen tidak dicairkan," katanya.

Wahyudi, kontraktor yang juga membangun Puskesmas Rupit mengaku tidak ada masalah lagi dengan Puskesmas.

"Kalau Puskesmas tidak ada masalah lagi, yang ada masalah ini pembangunan rumah dokter di sampingnya," ujar dia.

Wahyudi berani menyegel pintu Puskesmas Rupit karena ia merasa telah menghibahkan tanah untuk pembangunan Puskesmas itu.

Ia mengatakan tidak bermaksud menghambat pelayanan dan melawan pemerintah atas penyegelan Puskesmas Rupit itu.

"Saya menyegel waktu itu bukan ingin anarkis, bukan ingin menghambat pelayanan, bukan ingin membuat masalah dengan pemerintah."

"Saya hanya ingin hak saya dibayarkan, kalau dana 60 persen pembangunan rumah dokter itu tidak dicairkan bagaimana saya mau bayar upah tukang," kata Wahyudi.

Kepala Dinas Kesehatan Muratara Marlinda Sari mengatakan masalah tersebut tengah diselesaikan.

"Karena ada kesalahpahaman saja, ini lagi diselesaikan, tidak apa-apa, pelayanan Puskesmas tetap berjalan normal, tidak terganggu," katanya.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved