Breaking News:

5 Gubernur di Indonesia Tegas Tolak UU Cipta Kerja Sampai Kirim Surat ke Presiden Jokowi di Jakarta

Adanya pengesahan UU Cipta kerja, membuat sejumah pihak memberikan penolakan.Termasuk sejumlah pejabat gubernur di beberapa provinsi di Indonesia.

Editor: Moch Krisna
Tangkap layar channel YouTube Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada sesi debat umum Sidang Majelis Umum ke-75 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengingatkan peran PBB saat ini. Pidato tersebut disampaikan secara virtual seperti disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden pada Rabu, 23 September 2020. 

TRIBUNSUMSEL.COM -- Adanya pengesahan UU Cipta kerja, membuat sejumah pihak memberikan penolakan.

Termasuk sejumlah pejabat gubernur di beberapa provinsi di Indonesia.

Berikut ini deretan gubernur yang menolak adanya pengesahan UU cipta kerja hingga menyurati presiden Jokowi:

1. Sumatera Barat

Gubernur Sumatra Barat, Irwan Prayitno telah mengirimkan surat penolakan UU Cipta Kerja melalui Surat bernomor 050/1423/Nakertrans/2020 tertanggal 8 Oktober 2020.

Irwan memohon agar Jokowi menerbitkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang).

"Pemerintah Provinsi Sumbar menyampaikan aspirasi serikat pekerja dan mahasiswa kepada bapak presiden, memohon kiranya bapak presiden berkenan dapat mempertimbangkan untuk menerbitkan Perppu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," kata Irwan, Jumat (9/10/2020).

Surat itu dikirim setelah aksi unjuk rasa berlangsung di gedung DPRD Sumatera Barat selama dua hari berturut-turut.

Para buruh menolah dengan adanya undang-undang tersebut.

"Sehubungan dengan hal tersebut. Pemerintah Provinsi Sumbar menyampaikan aspirasi dari Serikat Pekerja atau Serikat Buruh yang menyatakan menolak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja dimaksud," ungkapnya.

Halaman
1234
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved