Disnaker Sumsel Lihat Keseriusan dan Kepatuhan 135 Badan Usaha Dalam Kepersertaan Program JKN-KIS

Dari 135 badan usaha tersebut akan dilihat keseriusannya terhadap komitmen untuk mendaftarkan pekerjanya kedalam Program JKN-KIS.

Editor: Vanda Rosetiati
HUMAS BPJS KESEHATAN
BINA BADAN USAHA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bersama Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan melakukan pembinaan dan penegakan kepatuhan badan usaha terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Provinsi Sumatera Selatan, Kamis (17/9/2020). 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bersama Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan melakukan pembinaan dan penegakan kepatuhan badan usaha terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Provinsi Sumatera Selatan, Kamis (17/9/2020).

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Koimudin mengemukakan JKN-KIS adalah program pemerintah yang wajib diikuti dan dilaksanakan oleh seluruh penduduk Indonesia.

Oleh karenanya badan usaha sebagai pemberi kerja yang wajib mendaftarkan seluruh pekerjanya ke dalam Program JKN-KIS tersebut.

"Guna mendukung Program JKN-KIS dan sejalan dengan komitmen Gubernur Sumatera Selatan untuk mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) maka kami akan ikut menindak perusahaan yang tidak patuh terhadap Program JKN-KIS sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku," ujar Koimudin.

Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Kinerja BPJS Kesehatan Cabang Palembang Yusef Eka Darmawan mengemukakan bahwa BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara Program JKN-KIS telah bekerja sama dengan Kejaksaan, Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Perizinan untuk mewujudkan kepatuhan peserta terhadap Program JKN-KIS.

Dalam penyelenggaraannya BPJS Kesehatan telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam Program JKN-KIS dan terhadap badan usaha telah dilakukan sosialisasi, pembinaan dan pemeriksaan.

"Kali ini BPJS Kesehatan bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Selatan melakukan pembinaan terhadap 135 badan usaha meliputi wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Palembang dan BPJS Kesehatan Cabang Prabumulih yang belum patuh terhadap Program JKN-KIS," tambahnya.

Ia menambahkan, dari 135 badan usaha tersebut akan dilihat keseriusannya terhadap komitmen untuk mendaftarkan pekerjanya kedalam Program JKN-KIS.

Apabila sampai waktu yang telah ditentukan badan usaha tersebut masih belum patuh maka BPJS Kesehatan akan melakukan upaya hukum melalui Kejaksaan Negeri.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved