Breaking News:

Pilkada Serentak 2020

Pengamat Unsri : Relevan Pilkada Ditunda Jika KPU dan Bawaslu Tak Mampu Jamin Protokol Kesehatan

Meski begitu, penundaan tahapan Pilkada tahun 2020 haruslah ada regulasi yang mengaturnya secara jelas, dalam aturan hukum

Penulis: Arief Basuki Rohekan | Editor: Wawan Perdana
Tribunsumsel.com/Arief
Pengamat Politik dari Unsri, Dr Febrian 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG-Pengamat politik dari Universitas Sriwijaya (Unsri) Dr Febrian mengungkapkan, tahapan Pilkada serentak 2020 bisa saja dilakukan penundaan kembali demi memutus rantai penyebaran virus Covid-19 yang belum menurun.

"Jika penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) tidak mampu menjamin pelaksanaan tahapan pilkada dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Maka, mau tidak mau tawaran tahapan Pilkada ditunda itu relevan. Artinya, penundaan ini karena prioritas kesehatan," kata Febrian, Senin (21/9/2020).

Dijelaskan Dekan Fakultas Hukum Unsri ini, jika dilakukan penundaan konsekuensinya jelas banyak.

Mulai dari pemerintahan atau penganggaran yang ada, mengingat saat ini sudah menyangkut tahapan.

"Tapi, barangkali ada alternatif di daerah tertentu yang riskan (penularan) bisa saja ditunda, tapi tidak seluruh daerah yang melaksanakan Pilkada ditunda."

"Dimana penyebaran Covid-19 bisa dilihat berdasarkan per zona daerahnya, ada yang merah, oranye atau hijau. Jika merah dan tidak turun hingga waktu tertentu silakan ditunda," bebernya.

Ada 7 Pilkada Serentak di Sumsel Tahun 2020, Herman Deru : Tidak Ada Alasan Menunda

Meski begitu, penundaan tahapan Pilkada tahun 2020 haruslah ada regulasi yang mengaturnya secara jelas, dalam aturan hukum.

Di mana dalam hal ini regulasi untuk mengeluarkannya berdasarkan level tertentu pengambil kebijakan, antara KPU, Pemerintah dan DPR RI, yang nantinya dalam bentuk Peratutan Perundang- undangan (Perpu).

"Mungkin saja (ditunda) kalau mendesak dan urgent, karena mengedepankan faktor kesehatan masyarakat. Sebab orang yang kena virus Covid- 19 bisa saja meninggal," tuturnya.

Kuncinya ada di penyelenggara pemilu, apakah mereka siap menjamin untuk melaksanakan Pilkada dengan protokol kesehatan yang ketat.

"Itu yang sulit diputuskan jika tahapan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan, karena belum ada ukuran virus Covid-19 akan berhenti secara detil. Tapi yang pasti protokol kesehatannya diperketat, sanggup tidak KPU dan Bawaslu menyelenggarakan tahapan Pilkada dengan protokol kesehatan yang ketat. Kalau tidak siap, ditunda saja," pungkasnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved