Belajar dari Jabar, Komisi IV DPRD Sumsel Usul Pemprov Buat Program Bedah Rumah

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG-Komisi IV DPRD Sumsel mengusulkan kepada pemerintah provinsi (Pemprov) Sumsel untuk membuat program bedah rumah.

Program ini bertujuan agar makin banyak masyarakat dari keluarga miskin bisa tinggal di rumah yang layak.

Hal ini diungkapkan ketua Komisi IV DPRD Sumsel MF Ridho.

Usul ini mengemuka setelah jajarannya melakukan kunjungan kerja ke PU Perkim (Perumahan dan Permukiman) provinsi Jawa Barat (Jabar) beberapa waktu lalu.

Dimana, telah mengadopsi program bedah rumah, dalam bentuk bantuan sosial (bansos) Gubernur yang dananya bersumber dari APBD.

"Kita nilai program ini sangat bagus dan membantu masyarakat. Nanti akan kita sampaikan kepihak eksekutif (Pemprov) Sumsel untuk bisa direalisasikan juga di Sumsel," kata Ridho didampingi Sekretaris komisi IV Nasrul Halim.

Politisi Demokrat ini menyatakan, jika program bedah rumah memang ada dari pemerintah pusat (APBN), yang bersinergi dengan anggota DPR RI dalam bentuk aspirasi wakil rakyat.

"Na, kalau dananya dari APBD, maka DPRD Sumsel yang bisa mendorongnya, karena akan meningkatkan volume masyarakat yang rumahnya tidak layak huni. Kenapa usulan DPRD untuk beda rumah itu nantinya, karena anggota DPRD yang tahu kondisi masyarakat di dapilnya masing- masing," tuturnya, seraya di kota Palembang juga masih terdapat rumah tak layak huni apalagi di tingkat Kabupaten.

Ditambahkan Ridho, pihaknya berharap nantinya ada landasan hukum yang jelas dalam peruntukan dana bagi bedah rumah itu, dan bisa diterapkan pada anggaran APBD 2021 mendatang.

"Insya allah jika program beda rumah ini terwujud, pembangunan di Sumsel akan maju dan merata, serta dirasakan langsung oleh masyarakat," tandasnya.

Dilanjutkan mantan ketua DPD KNPI Sumsel ini, komisi IV akan memastikan ikut mengawal alokasi dana dimaksud dalam APBD sehingga program rumah layak huni dapat terwujud.

"Kami akan meminta kepada pemprov agar rumah layak huni dapat dicantumkan dalam APBD, dan kami akan menargetkan sasarannya ke dapil masing-masing dan kepada masyarakat yang membutuhkan, sebagai upaya penurunan tingkat kemiskinan. Khususnya percepatan pemerataan peningkatan derajat kehidupan masyarakat di kawasan pelosok," pungkasnya.