Breaking News:

Alasan Ahok Usulkan BUMN Dibubarkan, Bobrok Pertamina Akhirnya Terkuak ke Publik, Gaji Ratusan Juta

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok buka-bukaan soal kondisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khususnya Pertamina

Tribunsumsel.com/ Instagram Ahok
Ahok atau BTP 

TRIBUNSUMSEL.COM -- Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok buka-bukaan soal kondisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khususnya Pertamina mulai dari pemilihan jabatan direksi dan komisaris hingga persoalan gaji.

Dalam tayangan video di kanal Youtube POIN, Ahok menuturkan sejumlah direksi Pertamina memilih untuk bermain aman dengan melobi menteri.

Bahkan, pemilihan komisaris sejumlah BUMN dinilai Ahok ditetapkan berdasarkan titipan sejumlah kementerian.

 "Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya. Saya sempat marah-marah juga.
Direksi-direksi semuanya lobinya ke menteri. Komisaris pun rata-rata titipan dari kementerian-kementerian," ungkap Ahok dikutip Selasa (15/9).
Menanggapi persoalan tersebut, Ahok memastikan ia menempuh sejumlah langkah demi menghindari kejadian serupa terulang.
"Saya potong jalur birokrasinya. Pertamina itu naik pangkat untuk jadi senior vice president (SVP) itu 20 tahun ke atas.
Saya potong, semua musti lelang terbuka," kata Ahok.
VIRAL Foto Ahok Pakai Seragam Pertamina, Resmi Jadi Bos BUMN? Ini Fakta Sebenarnya
VIRAL Foto Ahok Pakai Seragam Pertamina, Resmi Jadi Bos BUMN? Ini Fakta Sebenarnya (instagram agan harahap)

Tak hanya itu, Ahok pun menilai masih terjadi manipulasi gaji dalam tubuh Pertamina.

Ia mencontohkan, seseorang yang menempati jabatan direktur utama anak perusahaan menerima gaji Rp 100 juta.

Ketika dicopot dari posisi tersebut dan menempati posisi baru, gaji yang diberikan tetap dengan besaran yang sama.

"Masa dicopot gajinya masih sama, alasannya dia udah orang lama.

Harusnya kan gaji mengikuti jabatan anda. Jadi mereka bikin gaji pokoknya gede-gede," ujar Ahok.

Secara umum, Ahok bahkan berpendapat Kementerian BUMN sebaiknya dibubarkan.

Ia menjelaskan posisinya sebagai komisaris bukan sebagai pengawas melainkan eksekutor.

Halaman
1234
Editor: Moch Krisna
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved