Breaking News:

Sekda Sampaikan Jawaban Gubernur Terhadap Pemandangan Umum Fraksi Atas 3 Raperda Usulan Pemprov

Sekda Sampaikan Jawaban Gubernur Terhadap Pemandangan Umum Fraksi Atas 3 Raperda Usulan Pemprov

Humas Pemprov Sumsel
Sekda Sampaikan Jawaban Gubernur Terhadap Pemandangan Umum Fraksi Atas 3 Raperda Usulan Pemprov 

Selanjutnya menanggapi harapan Fraksi Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Nasdem, Fraksi PKS dan Fraksi PAN agar pengelolaan BUMD ini diakukan oleh SDM yang profesional, skill dan kompeten sehingga tidak terjadi miss management dan meningkatkan dalam tata kelola BUMD

serta tujuan pendirian BUMD dapat dijelaskan bahwa tujuan pendirian BUMD menggerakkan perekonomian dan memberikan kontribusi terhadap PAD. Perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta serta mendorong perekonomian masyarakat dan daerah

"Terkait dengan kualifikasi SDN serta serapan tenaga kerja daerah, hak ini tentu akan menjadi perhatian kami karena kunci keberhasilan suatu perusahaan adalah SDN yang berkualitas dan kami sependapat untuk lebih mengutamakan putra daerah," jelasnya.

Kemudian mengenai Raperda tentang perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah Prodexim menjadi perseroan daerah Prodexim.

Menanggapi pendapat dan saran Fraksi Partai Golkar, Fraksu Partai Demokrat, Fraksi PKB, Fraksi Nasdem, Fraksi PKS, Fraksi PAN dan Fraksi Hanura Perindo bahwa perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah ini harus dibarengi dengan perubahan sistem tata kelola dan manajemen yang lebih maju, profesional dan berorientasi bisnis sehingga tidak menjadi beban APBD dapat dijelaskan bahwa perubahan bentuk badan hukum ini adalah memenuhi ketentuan Pasal 339 dan Pasal 402 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda.

Kemudian memberikan peluang bagi perusahaan daerah ini meningkatkan kinerja dan daya saing guna menģejar keuntungan yang wajar dan meningkatkan PAD.

"Agar terciptanya tata kelola perusahaan yang baik dengan mengedepankan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, transparan, akuntabel, respobsibility dan independen agar didukung dengan SDM yang handal yang direkrut secara profesional, permodalan yang cukup dan aktivitas bisnis yang memadai," ujarnya.

Kemudian mengenai Raperda tentang penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan, Nasrun menjelaskan bahwa Pemprov sependapat dengan Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi Nasdem, Fraksi PKS, Fraksi PAN dan Fraksi Hanura Perindo

 bahwa perkembangan tekonologi informasi sangat cepat termasuk bidang perpustakaan yang dikenal dengan e-library yang menawarkan banyak kemudahan bagi masyarakat dan mengakibatkan penggunaan bahan bacaan berbentuk fisik oleh sebagian masyarakat kurang diminati dan beralih ke digital dengan memilih media online dari smartphone dibandingkan membaca teks buku, apalagi di tengah gempuran teknologi handphone

Editor: Siemen Martin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved