Breaking News:

Pilkada Serentak 2020

Penularan Covid-19 Mulai Terjadi Saat Tahapan Pilkada, Ketua MPR : Persiapan Mengkhawatirkan

Persiapan Pilkada serentak 2020 mengkhawatirkan karena banyaknya pelanggaran protokol kesehatan saat pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah

Editor: Wawan Perdana
Tribun Sumsel/ Rahmat Aizullah
Pendukung bakal calon di Pilkada Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) membeludak saat pendaftaran ke kantor KPU setempat. 

TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA-Tahapan pendaftaran calon kepala daerah yang dilaksanakan tiga hari kemarin menimbulkan banyak kerumunan.

Tidak hanya itu, banyak iringan pendukung dan arak-arakan tidak mematuhi protokol kesehatan.

Ketua MPR Bambang Soesatyo menilai persiapan Pilkada serentak 2020 mengkhawatirkan karena banyaknya pelanggaran protokol kesehatan saat pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah.

"Persiapan Pilkada serentak 2020 mulai mengkhawatirkan. Karena dari rangkaian kegiatan itu telah terdeteksi banyak kasus Covid-19," kata Bambang melalui keterangan tertulis, Senin (7/9/2020).

"Sabtu (5/9/2020) kemarin, dilaporkan bahwa tidak kurang dari 69 petugas Bawaslu Boyolali terkonfirmasi positif Covid-19. Bahkan beberapa bakal pasangan calon di sejumlah daerah pun dilaporkan terpapar Covid-19," ujar Bambang.

Ia mengatakan, pelanggaran protokol kesehatan terlihat nyata dalam kegiatan pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah.

Di beberapa daerah, kegiatan pendaftaran masih melibatkan banyak orang dan mengabaikan protokol kesehatan.

Ia menambahkan, kecenderungan pelanggaran protokol kesehatan akan lebih besar saat masuk ke tahapan kampanye Pilkada yang berlangsung selama 71 hari, terhitung mulai tanggal 26 September hingga 5 Desember 2020.

Untuk itu ia meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tak segan meminta bantuan dari satuan Polisi Pamong Praja dan prajurit TNI-Polri yang ditugaskan menegakkan protokol kesehatan di ruang publik.
Pilkada serentak 2020 digelar di 270 daerah pemilihan yang meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota yang terletak di 32 provinsi.

Karena itu, jika kandidat gagal mengendalikan kegiatan simpatisan dan massa pendukung, pelanggaran protokol kesehatan dikhawatirkan marak terjadi sehingga memunculkan lonjakan kasus baru.

"Untuk meminimalisasi potensi penularan Covid-19 di periode kampanye Pilkada, semua pemerintah daerah harus tegas menegakan pelaksanaan protokol kesehatan," kata Bambang.

"Begitupula kandidat harus mampu mengendalikan pendukungnya. Jika tidak, kegiatan Pilkada justru bisa memicu lonjakan kasus Covid-19 di semua daerah pemilihan," lanjut politisi Partai Golkar itu.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ketua MPR: Persiapan Pilkada 2020 Mengkhawatirkan

Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved