Berita Pendidikan
Disdik Sumsel Izinkan SMK di Zona Hijau Sekolah Tatap Muka, Zona Kuning juga Boleh, Asal
Ia mengatakan, menyerahkan kepada sekolah jika ingin melakukan sekolah tatap muka, namun harus berpatokan dengan surat edaran yang ada.
Penulis: Sri Hidayatun | Editor: Weni Wahyuny
TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel, Riza Pahlevi membenarkan adanya rencana sekolah tatap muka terutama bagi siswa SMK yang ada di Sumsel.
Hal ini dilakukan menindaklanjuti adanya edaran Dirjen Vokasi nomor 1 tahun 2020 tentang pembelajaran praktik dan praktik kerja lapangan bagi siswa SMK.
Ia mengatakan, menyerahkan kepada sekolah jika ingin melakukan sekolah tatap muka, namun harus berpatokan dengan surat edaran yang ada.
"Jika wilayah masuk zona hijau boleh , tapi tetap harus mempertimbangkan protokol kesehatan," jelasnya, Rabu (26/8/2020).
• BESOK Program Bantuan Subisidi Upah (BSU) Rp600 Ribu per Bulan untuk Karyawan Diluncurkan Jokowi
Menurut Riza, dengan patokan zona ini, di Sumsel zona ini berubah-ubah.
"Sampai saat ini zona hijau saja di Sumsel ini baru satu, kadang-kadang tenggelam menjadi kuning," ujarnya.
"Mayoritas wali murid kabupaten-kabupaten, terutama anak-anak mereka menginginkan sekolah secara tatap muka,"ujarnya.
Riza mengimbau agar setiap sekolah ikuti dulu aturan dari pusat dan juga edaran dari Gubernur Sumsel Herman Deru, bahwa yang diperkenankan tatap muka itu mereka yang sekolahnya berada di zona hijau dengan tetap mengatur protokol Covid-19.
"Jalur kuning juga boleh juga mengajukan, asal ada persetujuan dari wali murid," tegasnya.
• Warga 7 Ulu Palembang Jadi Korban Tabrak Lari, Terkapar di Jalan, Kepala Keluarkan Darah
• Pertamina Rugi Rp 11,327 Triliun, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok jadi Trending Topic di Twitter
Selain dari persetujuan dari wali murid, baik sekolah di zona hijau maupun zona kuning, yang sangat-sangat betul betul diprioritaskan adalah keselamatan kesehatan.
Namun, jika ada orangtua tidak mengizinkan, tak masalah dan sekolah bisa memberikan pelajaran lewat daring.
"Jangan sampai siswa yang tidak ikut diberi alpa, tapi tetap diberikan via daring," ungkapnya.
"Ini harus ada kolaborasi dari pihak sekolah, gugus tugas setempat yang akan memverifikasi dan validasi. Jika memenuhi syarat silakan jalan," sambungnya.
Namun, sejauh ini belum ada laporan SMK khususnya yang ada di Sumsel untuk menerapkan ini.
"Belum ada, baru rencana saja. Kalau mereka siap dan sudah koordinasi dengan gugus tugas setempat, silahkan saja," beber Riza.