Breaking News:

Wakil Sumsel H Mawardi Yahya Nyatakan Pemprov Siap Fasilitasi Pemeriksaan BPK pada BUMD Migas

Pada prinsipnya Pemprov siap memfasilitasi agar BUMD dapat menyiapkan seluruh data yang diperlukan untuk pemeriksaan.

HUMAS PEMPROV SUMSEL
TERIMA KETUA BPK - Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya menerima Ketua Tim BPK Perwakilan Sumsel diwakili Setyo Winarsih, Senin (10/8/2020) siang di Ruang Rapat Gubernur. 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya menerima Ketua Tim BPK Perwakilan Sumsel diwakili Setyo Winarsih, Senin (10/8/2020) siang di Ruang Rapat Gubernur.

Kedatangan rombongan untuk entry meeting BPK dan penyerahan surat tugas dan rangka Pemeriksaan Pendahuluan atas Kegiatan Investasi dan Operasional BUMD Migas Tahun 2017-2020 ( Semester I) pada Pemprov Sumsel dan PT Sumsel Energi gemilang (SEG) dan instansi terkait lainnya.

Hadir juga sejumlah pejabat Pemprov seperti Kepala Biro Ekonomi Setda Sumsel Aprian Joni, Kepala Inspektorat Provinsi Sumsel Bambang Wirawan, TGUPP Bidang Hubungan Antar Lembaga Syamsu Sugianto, serta Dirut PT SEG Irwansyah.

Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya mengatakan pemeriksaan pengelolaan keuangan adalah tanggungjawab bersama. Ia pun berterimakasih atas kedatangan rombongan BPK.

Mawardi berharap adanya pemeriksaan ini keterbukaan dalam hal keuangan pada BUMD di Sumsel semakin baik.

"Pada prinsipnya Pemprov siap memfasilitasi agar BUMD dapat menyiapkan seluruh data yang diperlukan untuk pemeriksaan," jelasnya.

Begitupun mengenai mekanisme pemeriksaan yang akan dilakukan, Mawardi menyerahkan sepenuhnya pada tim pemeriksa. Terutama jika ada pemeriksaan yang harus menyesuaikan protokol kesehataan karena pandemi.

"Silakan melakukan pemeriksaan melalui online atau apa saja menyesuaikan protokol kesehatan. Harapan kita pemeriksanaan seperti ini bisa terus dilakukan secara reguler. Selain meningkatkan tanggungjawab BUMD juga dapat memotivasi jajaran di dalamnya," tambah Mawardi.

Ketua Tim BPK Perwakilan Sumsel yang diwakili Setyo Winarsih, menjelaskan berdasarkan surat tugas yang mereka kirimkan, pemeriksaan pendahaluan akan dilaksanakan selama 25 hari mulai 10 Oktober hingga 9 September 2020.

"Latar belakang pemeriksaan ini adalah adanya Permen SDM tentang 10% partisipasi interest (PI) pada wilayah kerja untuk tingkatkan peran BUMD dalam memperoleh pendapatan daerah," jelasnya.

Lebih jauh Setyo mengatakan tujuan pemeriksaan pendahuluan ini adalah untuk mengumpulkan data dna informasi serta gambatan proses bisnis investasi dan perolehan PI atau operasional BUMD Migas.

"Juga sebagai langkah awal untuk dilakukan pemeriksaan terinci nantinya sehingga kita dapat data-data untuk pemeriksaan," jelasnya.

Setyo mengatakan terkait teknis pelaksnaan pemeriksaan pendahuluan dalam kondisi pandemi, pihaknya akan melakukan pemeriksaan dalam bentuk wawancara atau via Zoom, WhatsApp dan email.

"Untuk itu kami mohon kesediaan waktu dengan teknis yang akan kami lakukan, " tutupnya.

Editor: Vanda Rosetiati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved