Demo Tolak Rapid dan Swab Test, Tak Pakai Masker, Jerinx SID Bakal diSanksi? Tunggu Arahan Jokowi

TRIBUNSUMSEL.COM --Sosok Jerinx SID kerap kali menuai kontroversi.

Ia merupakan musisi yang sering kali mengkritisi kebijakan pemerintah.

Sama halnya pada masa pandemi virus corona ini.

Bukan menjadi rahasia lagi kalau Jerinx SID selalu memberikan komentarnya atas penanganan Virus Corona ini.

Baru-baru ini, ia kembali menuai perhatian publik.

Ia ikut meramaikan aksi menolak rapid dan swab test sebagai syarat administrasi yang digelar Masyarakat Nusantara Sehat (MANUSIA) di Lapangan Renon, Kota Denpasar, Bali, Minggu (26/7/2020).

Hal ini diketahui dari unggahan video dan foto di akun Instagramnya, @jrxsid.

Dari video yang diunggah, tampak Jerinx bersama massa turun ke jalan membawa serta spanduk penolakan Rapid Test dan Swab Test.

"AKSI BALI TOLAK RAPID/SWAB! @vlaminora on stage jam 10 @leeyonk_sinatraofficial jam 9 Follow @menjadimanusa yang akan menjadi gerakan perlawanan NYATA rakyat terhadap pembodohan & bisnis ketakutan!" tulis Jerinx di caption video yang diunggahnya.

Diketahui massa dari MANUSIA juga diikuti oleh Front Demokrasi Perjuangan Rakyat Bali (FRONTIER Bali) bersama Komunitas Bali Tolak Rapid.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) FRONTIER Bali Made Krisna Dinata mengatakan, aksi tersebut untuk melawan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali yang menetapkan Rapid Test dan Swab Test sebagai syarat administrasi dalam sertifikasi tata kehidupan baru atau new normal serta syarat perjalanan.

Ia menilai hasil rapid dan swab test tidak dapat menjamin seseorang tidak terpapar Covid-19.

Krisna mengatakan, menurut para ahli, Rapid Test tidak berguna dan tidak tepat dijadikan pendeteksi virus, sehingga tidak tepat dijadikan syarat administrasi.

“Itu disampaikan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Dan Kedokteran Laboratorium Indonesia,” katanya dalam keterangan tertulis, Minggu.

Ia menduga rapid test yang digunakan sebagai syarat administrasi merupakan praktik bisnis.

Kepala Satpol PP Provinsi Bali, I Dewa Nyoman Rai Dharmadi menyayangkan aksi tersebut karena banyak yang tak mengenakan masker.

"Iya memprihatinkan. Kok bisa mereka tidak mengatur diri jaga jarak untuk terhindar dari terpapar virus. Artinya siapa yang tahu mereka itu sehat semua," kata Dharmadi saat dihubungi, Senin (27/7/2020).

Tidak masalah massa menyampaikan aspirasi di panggung terbuka karena bagian dari demokrasi.

Namun, di saat wabah Covid-19 belum mereda, harusnya massa mengikuti protokol kesehatan yang terus disosialisasikan pemerintah.

Ia khawatir aksi tersebut nantinya menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

Satpol PP Bali belum berencana memanggil penanggung jawab aksi.

Sebab memang tidak ada sanksi yang diatur di perda maupun edaran yang selama ini dikeluarkan.

"Kami serahkan ke kepolisian (pemanggilan). Protokol kesehatan belum menyebutkan sanksi yang 15 sektor yang dikeluarkan gubernur itu tidak menyebutkan sanksi. Cuma kita melakukan pembinaan pengawasan mendorong mereka untuk paruh terhadap protokol kesehatan," ujar Dharmadi.

Berkaca pada pengalaman tersebut, Gubernur Bali I Wayan Koster mengaku belum berencana menggodok sanksi warga yang melanggar protokol kesehatan.

I Wayan Koster masih menunggu arahan dari Presiden Jokowi yang berencana membuat sanksi pelanggar protokol kesehatan di era adaptasi kebiasaan baru.

"Kan di surat edaran (protokol kesehatan COVID-19 Bali) enggak ada sanksi. Belum keluar, iya (masih menunggu). Kita belum kita dengan pararem di desa adat," kata dia.

Koster meminta warga mengikuti arah kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Koster enggan berkomentar mengenai cara aksi demo tanpa menjaga jarak dan tanpa masker yang dilakukan Jerinx. Dia menegaskan warga harus bijak menghadapi virus corona.

"Saya dorong ikuti pemerintah jangan ikuti yang lain. Saya gitu. Masyarakat agar mengikuti kebijakan pemerintah. Jangan mengikuti ajak-ajakan orang yang tidak bertanggung jawab," kata Koster saat dihubungi wartawan.