Konvensi Pilkada Serentak

Masih Suasana Covid-19, Kemendagri Optimis Tingkat Partisipasi Pemilih Pilkada 77,5 Persen

Masih Suasana Covid-19, Kemendagri Optimis Tingkat Partisipasi Pemilih Pilkada 77,5 Persen

Penulis: Linda Trisnawati | Editor: Siemen Martin
Tribun Network
Tribunnetwork akan menggelar diskusi soal itu dengan tema "Pilkada Hebat ditengah pandemi Covid-19, Selasa (28/7/2020) secara virtual 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG -Kementrian Dalam Negeri mencatat 105.852.716 jiwa yang masuk dalam daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4).

Hal ini berdasarkan data dari Ditjen Dukcapil pada 22 Juni 2020.

Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik saat Konvensi Pilkada Serentak 2020 se Sumatera secara Virtual yang diadakan Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post mengatakan, dari 105.852.716 jiwa ini sebanyak 53.013.856 jiwa laki-laki dan 52.838.860 jiwa perempuan.

"Tingkat partisipasi pemilih Pilkada di 2018 dengan jumlah DPT sebanyak 152.079.997 jiwa, tingkat partisipasinya 73,24 persen. Maka di 2020 target tingkat partisipasi pemilih sebesar 77,5 persen," ungkapnya, Selasa (28/7/2020).

Menurutnya, meskipun Pilkada di 2020 ini akan diadakan masih dalam suasana pandemi Covid-19, namun ia tetap optimis di Pilkada 2020 tingkat partisipasi bisa mencapai 77,5 persen.

"Ada delapan dukungan yang diberikan saat Pilkada 2020 yaitu data kependudukan, anggaran, partisipasi, regulasi, netralitas ASN, tramtib, dukungan teknis dan mempersiapkan PJ, PLT serata PJS," ungkapnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, untuk data kependudukan tercatat 105.852.716 maka diharapkan agar masyarakat berpartisipasi dalam Pilkada ini.

Lalu terkait anggaran dari 270 yang melakukan Pilkada serentak ada 208 daerah yang telah transfer 100 persen ke KPUD dan 62 daerah yang belum transfer 100 persen.

Kemudian 216 daerah yang sudah transfer 100 persen ke BAWASLU dan sebanyak 54 daerah belum transfer 100 persen. Lalu ada 61 daerah yang sudah transfer 100 persen ke PAM dan 209 daerah belum transfer 100 persen.

"Untuk netralisasi ASN disini juga diperlukan, maka ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Baik itu dalam hal dukung kampanye maupun melakukan kegiatan yanh mengarah pada keberpihakan," ungkapnya.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved