Breaking News:

Berita Prabumulih

Meski Defisit Wali Kota Prabumulih Minta Anggaran Perjalanan Dinas Tidak Dicoret, Ini Alasannya

Ridho mengeluh lantaran akibat pandemi virus corona yang melanda kota Prabumulih membuat pemangkasan anggaran

Tribun Sumsel/ Edison
Wali Kota Prabumulih Ridho Yahya ketika diwawancarai usai penyerahan KUA PPAS 2021 di Gedung DPRD Kota Prabumulih, Senin (13/7/2020). 

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH-Walikota Prabumulih Ridho Yahya mengungkapkan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah kota Prabumulih tahun 2021 mengalami defisit mencapai Rp 161 miliar.

"Kita tadi menyerahkan KUA PPAS tahun 2021 kepada dewan, kita ada defisit Rp 161 miliar," ungkap Ridho ketika diwawancarai usai penyerahan KUA PPAS 2021 di Gedung DPRD Kota Prabumulih, Senin (13/7/2020).

Ridho mengeluh lantaran akibat pandemi virus corona yang melanda kota Prabumulih membuat pemangkasan anggaran.

"Sama seperti 2020 karena ada refocusing sekitar Rp200 miliar juga terpotong. Jadi benar-benar memang tahun yang harus, dak pacak ngomongnyo," keluhnya.

Ridho menjelaskan, untuk belanja modal saja hanya Rp 80 miliar yang mengalami penurunan dari sebelumnya di kisaran mencapai Rp 200 miliar.
"Dengan Rp 80 miliar biso apo kito. Tapi karena ini seluruh Indonesia, suka tidak suka dan mau tidak mau harus kita terima," jelasnya.

Suami Suryanti Ngesti Rahayu ini, meminta DPRD agar pengajuan anggaran perjalanan Dinas tidak dilakukan pencoretan sehingga bisa mencari dana-dana pusat.

"Ada dua yang kita minta tadi yakni agar anggaran perjalanan dinas tidak dipangkas karena hanya itu andalan kita untuk mencari dana pusat. Selain itu kita minta pengajuan penerangan lampu jalan untuk tidak dicoret karena itu salah satu kendala kita saat PSBB dulu," bebernya seraya mengatakan banyak pedagang tidak mau pindah karena penerangan gelap.

Sementara itu, Ketua DPRD Prabumulih, Sutarno SE ketika diwawancarai mengakui jika APBD 2021 terjadi defisit Rp 161 miliar.

"Memang tadi ada permintaan agat lampu jalan dan anggaran perjalanan dinas tidak dipangkas karena untuk melobi dana pusat, terkait itu nantinya akan dibahas di Banggar (Badan Anggaran) termasuk evaluasi penggunaan perjalanan Dinas di tahun sebelumnya apakah sudah sesuai dengan dana dan bantuan dari pusat yang didapatkan," tegasnya.

Sutarno mencontohkan adanya perjalanan dinas memang sedikit efektif dalam mencari dana pusat dimana berhasil menambah pembangunan di daerah.

"Seperti di Dinas Perdagangan yang berhasil mendapatkan bantuan berwujud pembangunan dan barang-barang seperti gerobak dan lainnya. Untuk dinas lain juga nanti akan kita tanyakan apakah perjalanan dinas membawa hasil atau tidak," tambahnya.

Penulis: Edison
Editor: Wawan Perdana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved