Breaking News:

Peraturan Baru Penyelesaian Sengketa Pilkada, Musyawarah Tertutup, ini Penjelasan Bawaslu Sumsel

pastinya akan ada perubahan dan penyesuaian regulasi, yang disediakan dengan protokoler kesehatan dalam penanganan pandemi Covid-19.

Penulis: Arief Basuki Rohekan | Editor: Weni Wahyuny
arif
Komisioner Bawaslu Sumsel Syamsul Alwi. 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG,-- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) provinsi Sumsel mengungkapkan, akan ada hal baru dalam permohonan penyelesaian sengketa Pilkada, antara penyelenggara dan peserta pemilu.

Dimana bisa dilakukan secara musyawarah mufakat tertutup.

Hal ini diungkapkan anggota Bawaslu Sumsel Syamsul Alwi, terkait terbitnya Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) nomor 2 tahun 2020 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan.

Dengan terbitnya Perbawaslu tersebut, diterangkan Syamsul pastinya akan ada perubahan dan penyesuaian regulasi, yang disediakan dengan protokoler kesehatan dalam penanganan pandemi Covid-19.

Upah Penggali Kubur Jenazah Covid-19 di Gandus Hill Rp750 Ribu per Lubang, Dibayarkan Hari Ini

Heboh Rekaman Suara Korban Mutilasi di 14 Ulu Palembang, Polisi Sebut Hoax, Ini Fakta Sebenarnya

"Dengan terbitnya Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020, seluruh jajaran Bawaslu Provinsi maupun kabupaten/kota diharapkan dapat segera memahami regulasi baru ini, agar pada pelaksanaan nantinya sesuai dengan yang diharapkan," katanya, Rabu (10/6/2020).

Dijelaskan Syamsul yang juga Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Sumsel, salah satu yang diatur dalam Perbawaslu itu, tentang mekanisme penyelesaian sengketanya melalui musyawarah dan putusannya itu mengikat.

Tegur Tetangga karena Sering Gedor-gedor Dinding, Warga Perintis Kemerdekaan Diancam dengan Samurai

"Meski dilakukan penyelesaian secara musyawarah mufakat, namun putusan itu memiliki kekuatan hukum yang mengikat," tegasnya.

Ditambahkannya, Perbawaslu nomor 2 Tahun 2020 hasil perubahan dari Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 sebelumnya, mengenai tata cara penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dalam penjelasannya, mekanisme penyelesaian sengketa antara penyelenggara dengan peserta pemilihan, dilakukan dengan mekanisme musyawarah paling lama 12 hari kalender terhitung sejak permohonan diregister.

Musyawarah bisa dilakukan secara terbuka dan musyawarah tertutup. Apabila dalam proses musyawarah tertutup tidak tercapai mufakat, maka dilanjutkan penyelesaian sengketa dengan musyawarah terbuka.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved