Pemerintah Pusat Larang Warga Mudik, Bupati Wonogiri : Mereka Manusia Bukan Kerbau

TRIBUNSUMSEL.COM, WONOGIRI - Bupati Wonogiri tak melarang putra daerah mudik ke kampung halaman

Beberapa pemerintah daerah menyikapi penolakan hingga penghalauan perantau yang nekat mudik di tengah pandemi Covid-19.

Namun di Wonogiri,perantau yang mudik tetap diterima dengan syarat mengikuti persyaratan protokol kesehatan.

Bupati Wonogiri Joko Sutopo mengaku tak akan menolak dan menghalau para perantau dari zona merah yang nekat mudik ke Wonogiri.

Pasalnya, rata-rata warga yang nekat mudik ke kampung halaman lantaran di tanah perantauan tidak memiliki pekerjaan lagi.

“Kami tidak akan mungkin menolak dan menghalau pemudik. Kalau kami tolak dan halau mereka mau dikemanakan. Mereka itu bukan kerbau. Yang di dalam bus itu bukan kerbau tetapi manusia,” ujar Joko Sutopo yang akrab disapa Jekek kepada Kompas.com, Senin (27/4/2020) sore.

Bagi Jekek, penerapan kebijakan penolakan warga yang mudik tidaklah tepat.

Untuk itu, bila ditemukan pemudik terindikasi sebagai pembawa Covid-19 maka pemerintah harus hadir dengan menangani sesuai protokol kesehatan bukan dilakukan penolakan.

“Apakah mereka (pemudik) itu bukan sesuatu yang berharga dan harus dilindungi,” kata Jekek.

Menurut Jekek, pemerintah harus memiliki peran lebih dalam menangani perantau yang nekat mudik.

Tetapi tidak menggunakan cara penolakan dan penghalauan perantau saat tiba diperbatasan dareah.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tak Akan Tolak Pemudik, Bupati Wonogiri: Mereka Manusia Bukan Kerbau