Breaking News:

Pilkada Serentak di Sumsel

Pilkada Serentak di Sumsel Ditunda, Pemprov Siapkan 3 Opsi, Termasuk Menyiapkan Pjs dan Plt Bupati

Menurut Najib, untuk Pilkada serentak 23 September 2020 yang rencana awal, akan diundur hingga 3 bulan kedepan, dan kemungkinan juga hingga satu tahun

Penulis: Arief Basuki Rohekan | Editor: Wawan Perdana
TRIBUNSUMSEL.COM/ARIEF B ROHEKAN
Asisten I Pemprov Sumsel Ahmad Najib 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel menyatakan, telah menyiapkan opsi- opsi sebagai antisipasi, terkait penundaan Pilkada 7 Kabupaten se-Sumsel tahun 2020.

Hal ini diungkapkan Asisten I Pemprov Sumsel Ahmad Najib, dalam Talk Live Sumsel Visual Firtual Fest 2020, bersama ketua KPU RI Arief Budiman, Ketua KPU Sumsel Kelly Mariana, Asisten I Pemprov Sumsel Ahmad Najib, Komisioner Bawaslu Sumsel Yenli Elmanoferi, CEO IPOL Petrus Hariyanto dan beberapa KPU Kabupaten serta Bawaslu kabupaten yang melaksanakan Pilkada.

Acara dimoderatori kepala Newsroom Tribun Sumsel- Sripo Wenny Ramdiastuti, Rabu (22/4/2020).

Menurut Najib, untuk Pilkada serentak 23 September 2020 yang rencana awal, akan diundur hingga 3 bulan kedepan, dan kemungkinan juga hingga satu tahun kedepan, dengan kondisi Covid-19 saat ini.

"Tentunya strategi perubahan jadwal, Pemprov Sumsel ada 3 opsi dari kita, apabila nanti ada penundaan, Gubernur sudah mengambil langkah-langkah menyiapkan Pjs atau Pelaksana tugas bupati yang nanti apabila petahananya cuti kampanye jika dilaksanakan seperti jadwal awal," kata Najib.

Opsi kedua diterangkan Najib, apabila pelaksanaan dilaksaksanakan pada Maret 2021, disamping menyiapkan Pjs dan pelaksana tugas bupati, pihaknya juga menyiapkan penjabat Bupati hingga dilantiknya Bupati terpilih.
Tentunya juga akan ada revisi NPHD, dimana ini juga merupakan langkah- langkah jika terjadi perubahan jadwal Pilkada nanti.

Opsi ketiga apabila kampanyenya nanti Mei hingga September 2021, disamping menyiapkan penjabat Bupati mulai 17 Februari hingga dilantik Bupati terpilih, tetap juga kita melaksanakan perubahan revisi dari NPHD.

"Tentunya pak Gubernur sudah mengambil langkah- langkah dan kami perangkat pemerintah provinsi menunggu Pemerintah pusat," terang Najib seraya berharap masalah Covid-19 segera berakhir dan bisa normal sehingga pelaksanaan Pilkada di Sumsel lancar.

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel Yenli Elmanoferi, menegaskan pada prinsipnya jajaran Bawaslu Kabupaten yang melaksanakan pilkada siap mengawasi tahapan yang ada.

"Prinsipnya sama, di Bawaslu jika tahapan Pilkada dimulai lagi maka kami akan mengikuti ritme itu, tetapi harus dipikirkan saat Covid-19 saat ini, mengingat tahapan dalam waktu dekat banyak melibatkan orang, sehingga perlu dipikirkan apalagi tren Corona di Sumsel meningkat."

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved