Nekat Ingin Mudik, Limbad Dihalangi Polisi, 'Boleh Makan Paku, Virus Corona Jangan Main-main'
Agar diperbolehkan mudik oleh orang nomor satu di Korps Bhayangkara Resor Cianjur itu, Limbad pun sampai merajuk.
lihat foto
“Senantiasa waspada dengan tetap menjaga jarak sesuai apa yang sudah diinstruksikan. Mari, bersama-sama sebagai warga yang baik untuk mendukung supaya wabah corona ini segera berakhir,” kata Juang.
Pemkab Cianjur Kesulitan Menahan Kedatangan 13.000 Pemudik
Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mengaku kesulitan dalam memantau dan mengendalikan arus mudik warganya yang datang dari luar daerah.
Hal tersebut disampaikan Pelaksana tugas Bupati Cianjur Herman Suherman saat menggelar konferensi pers di Pendopo Bupati Cianjur, Senin (6/4/2020).
Kedatangan warga Cianjur dari luar daerah, terutama dari zona merah virus corona dikhawatirkan bisa merubah status Cianjur yang saat ini masih hijau atau belum ada sama sekali kasus positif Covid-19.
"Sampai saat ini Kabupaten Cianjur masih zona hijau.
Namun, kami ada beberapa kendala dalam penanganan, salah satunya banyak pemudik yang datang dari luar daerah,” kata Herman, dikutip dari Kompas.com.
Menurut dia, sampai saat ini warga Cianjur yang baru pulang ke kampung halaman sekitar 13.000 orang yang tercatat berdasarkan nama dan alamat dari perangkat RT, RW, desa dan kecamatan.
"Nah, ini yang jadi masalah Cianjur.
Dikhawatirkan status hijau terancam, karena banyak datang dari luar daerah yang berpotensi membawa dampak yang kurang baik bagi masyarakat Cianjur," ucap dia.
Untuk itu, pemerintah daerah terus memperketat pengawasan di semua batas wilayah dengan menyiagakan ratusan personel gabungan.
“Posko sudah didirikan, di semua titik masuk wilayah, di kawasan Puncak Cipanas, Haurwangi, Cikalongkulon-Jonggol, Cikalongkulon-Purwakarta, Gekbrong, dan di Naringgul yang berbatasan dengan Bandung,” ujar Herman.
Sebelumnya, Pemkab Cianjur telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 100 miliar untuk penanganan pandemi corona atau Covid-19.
Anggaran tersebut berasal dari efisien sejumlah pos anggaran, di antaranya dari belanja langsung perangkat daerah, proyek-proyek fisik dan pergeseran anggaran dari belanja hibah dan bansos (bantuan sosial).
Nilai anggaran sebesar itu untuk pengadaan sarana dan prasarana kesehatan, seperti belanja alat pelindung diri (APD), masker, hand sanitizer, pembelian sarung tangan, ventilator, rapid test dan alat kesehatan lainnya.
