Breaking News:

Cegah Karhutla Herman Deru Siap Dana Rp 37 Miliar

Mencegah Karhutla berulang, Pemprov Sumsel menyiapkan bantuan dana mencapai Rp 37 miliar pada tahun 2020.

Editor: Vanda Rosetiati
HUMAS PEMPROV SUMSEL
SOSIALISASI - Gubernur Sumsel H Herman Deru saat Sosialisasi Penegakan Hukun Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Direktorat Penegakan Hukum Pidana Mabes Polri, di Hotel Aryaduta, Selasa (10/3/2020) pagi. 

"Pagunya saya siapkan Rp5 miliar," kata Gubernur HD.

Agar Karhutla tidak terjadi lagi tahun 2020 ini, sejumlah strategi lain juga dilakukan yakni dengan melaksanakan evaluasi ketaatan dan membangun komitmen tiap unit usaha sektor perkebunan. Serta menetapkan status siaga lebih awal sesuai perkembangan cuaca sesuai BMKG dengan pembentukan satgas. " Ada juga pembuatan sodetan sungai di wilayah Ogan Ilir," tambahnya.

Dikatakan HD dirinya tidak happy dengan Karhutla yang terus terjadi. Untuk itu Ia ingin semua masyarakat mengetahii berbagai persoalan mendasar mengapa Karhutla terjadi berulang.

Misalnya tentang adanya potensi lahan gambut sangat besar mencapai 1,4 juta ha. Juga karena memang ada musim kemarau ektrim yang cenderung panjang dan sangat kering.

Berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan menurutnya telah dilakukan sekuat tenaga dengan mengerahkan ribuan personel gabungan. Mereka itu terdiri dari pengerahan personel BPBD sebanyak 102 orang, 1000 personel TNI, kemudian Polri 205, Pol PP 50, dan personel tambahan 1.665.

" Kita juga kerahkan water bombing menggunakan 12 helikopter, 2 pesawat Cessna Caravan, 6 pesawat TMC dan 106.494.00 liter air," beber HD.

Terkait sosialisasi ini HD berharap dapat menambah pengetahuan masyarakat maupun koorporasi mengenai sanksi-sanksi bagi mereka yang melakukan kelalaian atau sengaja yang menyebabkan Karhutla juga soal konsekuensi hukumnya.

Di tempat yang sama Dirjen Gakkum KLHK RI Dr Rasio Ridho Sani M.Com.MPM mengatakan bahwa penegakan hukum ini bagian kerjasama pihaknya dengan instrumen lain untuk menjaga bangsa ini. Karena penegakan hukum juga menjadi wujud komitmen sebuah negara.

"Karena kekayaan SDA ini harus digunakan untuk sebaik-baiknya kemakmuran rakyat. Presidem sering ingatkan kita soal upaya pencegahan dan penegakan hukum secara tegas yang harus dilakukan baik secara adminiatratif, perdata atau pidana," jelasnya.

Upaya ini bisa juga berguna untuk pengingat semua pihak bahwa sebentar lagi kita akan menghadapi Karhutla, termasuk menyiapkan pencegahannya sejak dini.

"Jika tidak ada upaya pencegahan dan perubahan prilaku. Kami akan lakukan tindakan tegas baik pada masyarakat maupun koorporasi yang tidak bertanggungjawab sebabkan Karhutla. Makanya Kami gembira sekali bagaimana Gubernur Sumsel peduli dan mau mendorong Bupati / Walikota mengantisipasi ini," ujarnya.

Sementara itu Kabareskrim Polri Komjen Pol Drs Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa kerugian yang diakibatkan Karhutla sepanjang tahun 2019 mencapai Rp72,95 triliun.

Bukan itu saja Karhutla juga bahkan diprediksi mengganggu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan persepsi global terhadap produk minyak sawit asal Indonesia. Sehingga diperlukan upaya pencegahan yang sedemikian rupa.

"Untuk mengatasi permalsahan Karhutla ini kami divisi Kabareksrim Polri sudah melakukan berbagai tindakan baik pada perorangan maupun koorporasi. Dan Pak Presiden pun serius dengan hal ini. Dengan mengumpulkan Gubernur dan BNPB di Sentul dan Istana Negara," jelasnya.

Bentuk keseriusan lainnya yaknu dengan diterbitkannya Inpres Nomor 3 Tahun 2020 tentang penanganan Karhutla agar mengefektifkan upaya Gakkum.

Selain Kabareskrim Polri Komjen Pol Drs Listyo Sigit Prabowo dan Dirjen Gakkum KLHK RI Dr Rasio Ridho Sani M.Com.MPM, acara sosialisasi itu juga dihadiri Kasatgas Sumber Daya Alam Lintas Negara Kejagung RI Erna Normawati Putri Widodoa dan Direktur Penegakan Hukum Pidana Ditjen Gakkum KLHK RI Yazid Nurhuda.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved