TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Gubernur Sumsel H Herman Deru meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumsel untuk memberikan bimbingan kepada Walikota maupun Bupati serta instansi berwenang di Sumsel terkait soal regulasi yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Hal itu disampaikan Herman Deru disela Pengukuhan Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumsel Tri Handoyo, yang digelar di Griya Agung, Palembang, Rabu (19/2/2020).

Menurut Herman Deru, bimbingan tersebut harus diberikan agar penyelenggaraan pelaksanaan program pemerintah dapat berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Saya secara vulgar meminta agar BPK dan BPKP memberikan bimbingan terus menerus kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah agar tidak mengabaikan legalitas yang ada saat ini," kata Deru.

 Hal itu dilakukan juga mengingat tidak semua pimpinan daerah di Sumsel menguasai regulasi yang berlaku.

"Bupati, Walikota dan pimpinan ini memiliki latar belakang yang berbeda-beda, jadi tidak semua memahami regulasi yang berlaku. Maka yang sangat mungkin memandu yakni BPK maupun BPKP kalau di daerah inspektorat," tuturnya. 

Termasuk juga bimbingan dalam melakukan pengawasan dan pemanfaatan dana desa agar sesuai dengan peruntukkannya.

"Ini harus selalu sinergi agar keuangan yang dikelolah ini tepat sasaran," terangnya.

Tidak hanya itu, Deru juga mengingatkan, dalam pelaksanaan belanja daerah harus sesuai dengan kebutuhan yang difokuskan.

"Kita jangan pernah memaksakan belanja untuk sesuatu yang bukan potensi. Artinya fokus saja sama kebutuhan untuk masyarakat. Mensegerakan penurunan kemiskinan, APBD ini dibelanjakan untuk mensejahterakan masyarakat. Jangan sampai salah belanja," bebernya.