Desak Pemerintah Bangun Lembaga Penempatan Anak Sementara

Pengadilan Negeri Lubuklinggau mendesak pemerintah Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas Utara

Desak Pemerintah Bangun Lembaga Penempatan Anak Sementara
EKO HEPRONIS/TRIBUNSUMCEL.COM
Kepala Pengadilan Negeri Lubuklinggau Mimi Haryani saat menyampaikan usulan dibentuknya LPAS di depan Forkopimda, Kamis (13/2/2020). 

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Eko Hepronis

 

TRIBUNSUMSEL.COM, LUBUKLINGGAU - Pengadilan Negeri Lubuklinggau mendesak pemerintah Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas Utara membangun Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS).

Setelah beberapa waktu terakhir banyak anak-anak dari tiga wilayah tersandung masalah hukum baik, narkoba, penganiayaan, pembunuhan, dan pencabulan.

Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Mimi Haryani menyampaikan jika pemerintah saat ini belum memberi perhatian khusus terhadap terpidana usia anak-anak, khususnya untuk tempat mereka menjalani masa tahanan.

"Anak berusia 14 tahun -18 tahun yang tersangkut kasus hukum semestinya dititipkan di titipkan di LPAS," kata Mimi saat rapat koordinasi CSJ (Criminal Justice System) dan forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) di Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Kamis (13/2/2020).

Menurutnya, sebagaimana tertera dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
Anak seharusnya tidak dimasukkan ke dalam rutan melainkan dititipkan di LPAS.

"Sekarang banyak anak-anak dimanfaatkan pelaku kejahatan narkoba untuk menjadi kurir. Sehingga di dakwa pasal 112 KUHP memiliki dan menguasai. Masalah ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah," ungkapnya.

Ia mengatakan, dengan adanya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Ruang Pelayanan Khusus anak (RPKA), dan LPAS sebagai Pengganti tempat penangkapan, penahanan dan lapas anak bisa membantu kembali kemasyarakatan.

"Biasanya ketika setelah keluar dari Lapas dan dikembalikan dengan orang tua, kebanyakan anak-anak putus sekolah. Sehingga dengan memungkinkan adanya lembaga khusus menjadikan anak lebih baik," terangnya.

Bahkan saat ini, di Sumatra Selatan (Sumsel) hanya ada satu Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) jika di tiga wilayah ini ada alangkah baiknya.

Menanggapi hal tersebut Wakil Wali Kota Lubuklinggau, Sulaiman Kohar mengatakan atas adanya usulan tersebut akan berkoordinasi lebih dahulu dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau.

"Untuk masalah usulan ini nanti kita koordinasikan lebih dahulu, tapi pada prinsipnya pemerintah kota selalu mendukung," singkatnya. (Joy)

Penulis: Eko Hepronis
Editor: Prawira Maulana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved