Demo Save Babi Menggema di Medan, Dipicu Gubernur Edy Rahmayadi yang Akan Musnahkan Ternak Babi

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumut, Binsar Situmorang, menegaskan, pemusnahan ternak babi tidak pernah disebutkan, apalagi diputuskan oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi maupun para jajarannya.

"Dan kami pikir ini harus di-clearkan. Jangan sampai isu-isu yang tak jelas seperti ini dikembang-kembangkan. Yang kita khawatirkan malah meresahkan masyarakat dan merusak tatanan persatuan yang telah berjalan baik di Sumut selama ini," ujar Binsar, Jumat (24/1/2020).

Binsar mengajak segenap masyarakat, khususnya dari kalangan suku Batak, agar tidak terprovokasi dengan isu pemusnahan ternak babi yang sama sekali tidak benar tersebut.

"Bahwa soal adanya penyakit demam babi atau African Swene Fever (ASF) mewabah di 18 kabupaten/kota di Sumut, adalah benar dan menjadi fokus penanganan gubernur ataupun Unit Reaksi Cepat Pemprov Sumut. Tetapi bahwa kemudian pemusnahan menjadi solusi, oh tidak. Itu bahkan tak pernah disampaikan maupun diputuskan Pak Gubernur Edy," ujar Binsar.

Oleh sebab itu, ujar Binsar lebih lanjut, Pemprov Sumut siap menerima saran dan masukan, dan bahkan siap berdiskusi untuk mencari solusi pengendalian virus ASF babi.

"Pemprov Sumut siap membuka diri, dialog dan berdiskusi agar mari sama-sama kita, satu pemikiran kita, satu bahasa kita untuk mengendalikan penyakit ASF babi ini," sebut Binsar.

Sejalan dengan upaya pengendalian virus ASF babi, ujar Binsar, Gubernur Edy Rahmayadi tengah fokus bagaimana agar peternak babi tidak tergilas.

"Kalau dibilang Pemprov Sumut tidak menangani ASF babi, wah tidak terbayangkanlah banyaknya jumlah ternak babi yang mati dalam waktu yang cepat dari populasi sekitar 1,2 juta ekor di Sumut," sebutnya.

Bagaimana pun, tambah Binsar, ternak babi selain bagian dari kebesaran adat budaya Batak, juga karena banyak ekonomi masyarakat ditopang oleh usaha ternak babi dan rumah makan.

"Pak Gubernur mengerti betul akan kondisi ini, sehingga tak mungkinlah beliau memusnahkan babi," jelasnya lagi.

Di samping upaya pengendalian yang terus dilakukan Pemprov Sumut, saat ini restocking (bibit ternak) babi disiapkan dari Pulau Nias untuk nantinya diternakkan oleh masyarakat yang sebelumnya kehilangan ternak karena mati terserang virus ASF.

Kemudian untuk menjaga agar tidak lumpuh usaha ekonomi jual beli babi hidup dan daging segar, Pemprov Sumut segera menerbitkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) pada babi. Sehingga babi, termasuk yang dihasilkan oleh peternak, bisa dikirim ke luar Sumut dan semakin bernilai ekonomi.

(cr3/medan-tribun.com)

Artikel ini telah tayang di tribun-medan.com