Gubernur Pastikan RSUD Siti Fatimah Kini Bisa Layani Rujukan BPJS

TRIBUNSUMSEL.COM - Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit,

menjadikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Siti Fatimah Provinsi Sumsel sebagai rumah sakit rujukan bagi masyarakat yang menggunakan pelayanan kesehatan  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). 

Hal tersebut disampaikannya usai mengecek langsung kesiapan RSUD Siti Fatimah Sabtu (1/2) Siang.

Dikatakan Herman Deru penerapan ini diyakini  akan membawa perbaikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus memberi kenyamanan kepada seluruh tenaga medis dalam menjalankan tugasnya.

Terlebih, RSUD Siti Fatimah kategorinya sudah sangat konkrit  dalam mempedulikan masyarakat provinsi Sumsel.

Oleh sebab itu Ia menghimbau untuk jajaran tenaga kesehatan yang ada di RSUD Siti Fatimah tetap memperlakukan dan berbuat secara konkrit. 

“Saat ini rujukan itu sudah tidak lagi harus ke  RSMH, bisa langsung ke RSUD Siti Fatimah,

sesuai  Permenkes terbaru tahun 2020 ini kalau kita lihat data faktualnya RSUD provinsi ini kategorinya sudah sangat konkrit  dalam mempedulikan masyarakat provinsi Sumsel,” katanya 

Beriringan dengan adanya rujukan bagi pelayanan BPJS di RSUD Siti Fatimah, Herman Deru juga menyikapi kenaikan iuran premi BPJS, menurutnya,

apapun itu karena Gubernur adalah Wakil Pemerintah Pusat tentu mendukung apapun kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah, tinggal saja bagaimana menyikapi ini melalui mekanisme yang benar.

“Artinya kita tahu kunci besarnya adalah  verifikasi validasi data jadi akan segera saya intruksikan Bupati/Walikota untuk memverifikasi dan memvalidasi data sasaran penerima bantuan iuran (PBI) APBN,

kalau data kemarin tetap berjalan sama justru tidak akurat,  sinkronisasi data yang dipegang oleh Kemensos harus kita langsung crosscheck di lapangan. Baru nanti kita verifikasi dengan data kita agar penerima PBI APBN ini tepat sasaran," tutur HD.

Menurut HD, PBI mestinya diberikan kepada orang yang wajar menerima, bukan orang-orang yang tidak wajar, orang yang tidak wajar itu adalah orang yang mampu membayar sendiri.

Sedangkan orang-orang yang menerima PBI adalah orang yang dalam kategori tidak berkemampuan untuk membayar.