Penghapusan Honorer

Ada 3.000 Pegawai Honorer (Non ASN) di Pagaralam Terancam Nganggur

Komisi II DPR, Kementerian PAN-RB, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sepakat untuk secara bertahap menghapuskan jenis-jenis pegawai

Ada 3.000 Pegawai Honorer (Non ASN) di Pagaralam Terancam Nganggur
SRIPOKU.COM/WAWAN SEPTIAWAN
Sekretaris Daerah Kota Pagaralam Syamsul Bahri Burlian 

TRIBUNSUMSEL.COM, PAGARALAM - Komisi II DPR, Kementerian PAN-RB, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sepakat untuk secara bertahap menghapuskan jenis-jenis pegawai seperti tenaga honorer.

Kesepakatan tersebut dikutip dari kesimpulan rapat yang diadakan di ruang rapat Komisi II, gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020) kemarin.

Selian itu sesuai dengan Undang-undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menurut UU tersebut, hanya ada dua jenis status kepegawaian secara nasional, yaitu PNS dan PPPK.

Jika rencana Pemerintah tersebut direalisasikan maka akan ada sekitar 3.000 pegawai non ASN di Kota Pagaralam yang terancam kehilangan pekerjaan. Pasalnya ke 3.000 pegawai tersebut berstatus pegawai kontrak.

Menanggapi hal ini Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pagaralam, Syamsul Bahri Burlian mengatakan, bahwa sampai saat ini hal ini masih dibahas oleh pemerintah pusat. Belum ada kepastian terkait kabar tersebut.

"Sampai saat ini kita belum mendapatkan petunjuk dari pemerintah pusat terkiat adanya rencana penghapusan tenaga honorer dan kontrak disetiap daerah. Jadi kita belum bisa melakukan apa pun," ujarnya.

Selian itu Pemkot Pagaralam sampai saat ini juga belum mendapat Juklak dan Juknis terkiat rencana tersebut.

"Jika sudah ada Juklak dan Juksnisnya kita juga akan melakukan pembelajaran dahulu terkiat hal itu. Namun sampai saat ini rencana itu masih dalam pembahasan," katanya.

Saat ditanya jika rencana tersebut benar direalisasikan apa saja langka yang akan diambil Pemkot Pagaralam?. Pihaknya menjawab tetap akan melaksanakan hal itu jika sudah disahkan.

"Jika sudah sah, ya mau tidak mau harus kita lakukan penghapusan pengawai non ASN tersebut," tegasnya.

Tercatat saat ini ada sekitar 3.000 pegawai kontrak yang ada di Pamkot Pagaralam. Jadi jika hal itu direalisakan maka akan ada 3.000 pegawai yang akan dirumahkan.

"Namun akan tetap kita perhatikan dengan melakukan seleksi penerimaan pegawai PPPK. Akan tetapi tetap harus sesuai dengan persyaratan dan harus lulus seleksi," ungkapnya.(one)
Area lampiran

Editor: Prawira Maulana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved