Disebut Langgar Aturan Pilkada, Pemkab OKU Timur Siap Batalkan Pelantikan Pejabat

TRIBUNSUMSEL.COM, MARTAPURA-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKU Timur diduga melanggara aturan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sehingga mendapat surat dari Bawaslu OKU Timur.

Pelanggaran itu tentang kebijakan Pemkab OKU Timur melantik pejabat eselon III dan IV saat sudah memasuki tahapan Pilkada.

Sekretaris Daerah (Sekda) OKU Timur, Jumadi mengatakan, pemerintah kabupaten siap untuk membatalkan pelantikan.

"Kalau memang itu sudah menjadi aturan, kita akan sesuaikan dengan aturan yang berlaku, kalau itu memang menyalahi aturan maka akan kita batalkan," tegasnya.

Jumadi mengaku pihaknya awalnya belum mengetahui persis mengenai tanggal dari aturan yang ditetapkan Bawaslu RI perihal tak boleh melakukan pelantikkan dalam kurun waktu 6 bulan sebelum penetapan.

"Kita belum tahu persis untuk tanggal dari aturan tersebut, karena sosialisasi awal itu kurang, sosialisasi pangkalnya kurang."

"Yang kita tahu enam bulan sebelum penetapan saja, sementara itu surat edaran dari gubernur baru kami terima tanggal 10 januari," Ujar Jumadi

Jumadi mengatakan sudah mengirim surat untuk berkoordinasi ke kementerian dalam negeri sesuai dengan petunjuk dan prosedur yang ada.

Kedepannya pihaknya masih menunggu petunjuk dan keputusan kementerian dalam negeri, jika memang harus dibatalkan, pihaknya akan membatalkan pelantikan tersebut.

Bawaslu Kirim Surat