Pilkada OKU Timur 2020

Anggaran Pilkada KPU OKU Timur Batal Dipangkas, Kembali ke Jumlah Awal Rp 46 Miliar

Setelah berkomunikasi dengan Kementrian Dalam Negeri, dana pilkada di OKU Timur akan dikembalikan ke NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)

Anggaran Pilkada KPU OKU Timur Batal Dipangkas, Kembali ke Jumlah Awal Rp 46 Miliar
Sripo/ Redo
Komisioner KPU OKU Timur Divisi Sosialisasi Parmas dan SDM Yuliansah 

TRIBUNSUMSEL.COM, MARTAPURA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten OKU Timur bisa bernapas lega.

Setelah berkomunikasi dengan Kementrian Dalam Negeri, dana pilkada di OKU Timur akan dikembalikan ke NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) sebesar Rp 46 miliar.

Sebelumnya dana pilkada di OKU Timur dipangkas menjadi Rp 36 miliar.

Hal ini disampaikan langsung ketua KPU OKU Timur melalui Divisi Sosialisasi Parmas dan SDM, Yuliansah, Selasa (14/1/2020) siang.

"Alhamdulilah setelah kita bertemu perwakilan Kemendagri dalam hal ini dirjen keuangan, akhirnya kementrian memerintahkan dana pilkada dikembalikan sesuai dengan NPHD," ujar Yuliansah

Yuliansah menyebut Kementerian Dalam Negeri akan menyurati pemerintah daerah perihal pengembalian dana pilkada tersebut.

Kembalinya dana pilkada sesuai NPHD ini sebut Yuliansah akan membuat proses tahapan pilkada di Oku Timur berjalan sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditentukan.

Namun meski demikian, KPU Oku Timur belum dapat mengakomodir kenaikan gaji untuk anggota PPK dan PPS seperti yang dilakukan di beberapa daerah lain yang melaksanakan pilkada serentak.

"Tahapan akan berjalan sesuai dengan jadwal, namun kita belum bisa mengakomodir kenaikan gaji PPK dan PPS, kalau kita hitung untuk mengakomodir kenaikan ini, dana kita harus mencapai di angka 55 miliiar," sebut Yuli

Yuliansah juga menambahkan, Kemendagri melalui Dirjen Keuangan, Syarifudin menegaskan dana pilkada di OKU Timur tetap akan kembali ke NPHD tanpa harus melalui persetujuan DPRD Oku Timur.

Sebelumnya KPU Oku Timur pekan lalu telah melakukan Komunikasi dengan KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU RI untuk mengadukan pemangkasan anggaran pilkada ke Kementerian Dalam Negeri.

Dalam kesempatan tersebut KPU Oku Timur memberangkatkan tiga komisioner termasuk ketua KPU Oku Timur dan didampingi Ketua KPU Provinsi, serta dua komisioner KPU RI, Pramonon Ubae dan Ilham Saputra. (REDO/CR1)

Editor: Wawan Perdana
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved